RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan angkutan penyeberangan sebagai salah satu kunci konektivitas sekaligus penggerak ekonomi di wilayah kepulauan. Transportasi penyeberangan dinilai berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pelayanan dasar antarpulau.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Semuel Huwae mengatakan konektivitas yang lancar, aman, dan terjangkau menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Penyeberangan di Ambon, Selasa 8 September 2026.
Menurutnya, pengelolaan transportasi penyeberangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan. Sinkronisasi trayek perintis, kepatuhan terhadap regulasi, serta penyesuaian tarif pelayanan juga perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan operasional armada.
"Konektivitas yang lancar, aman, dan terjangkau mampu mempercepat pertumbuhan wilayah,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan transportasi penyeberangan ke depan harus diarahkan pada penguatan konektivitas dan integrasi antarlintasan. Sinergi lintas sektor juga diperlukan agar pelayanan transportasi di Maluku semakin aman, berkualitas, dan mampu menjangkau wilayah yang selama ini masih terbatas aksesnya.
Huwae juga mengingatkan agar hasil pembahasan dalam FGD tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Rumusan tersebut harus diterapkan untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan, termasuk optimalisasi lintasan perintis, peningkatan standar pelayanan, dan modernisasi infrastruktur pelabuhan penyeberangan.
"Kerja bersama dibutuhkan untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperkecil kesenjangan harga antarwilayah," kata Huwae.
Ia berharap konsep strategis yang dihasilkan melalui FGD dapat dikawal secara konsisten hingga benar-benar terealisasi. Penguatan angkutan penyeberangan dinilai mendesak untuk memperlancar pergerakan orang dan barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Maluku.
Selanjutnya, FGD tersebut diikuti para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait. Hadir pula perwakilan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku, serta PT Panca Karya.
Penulis: Bertje Minanlarat
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....