RRI.CO.ID, Ambon - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku sebesar Rp776 miliar pada 2026 dinilai sulit tercapai. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku menyebut kondisi fiskal dan efisiensi anggaran saat ini menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi target tersebut.
Kepala Bapenda Maluku, Djalaludin Salampessy mengatakan hasil evaluasi menunjukkan target yang ditetapkan dalam APBD terlalu tinggi dibandingkan kemampuan penerimaan daerah. Ia memperkirakan target yang lebih realistis berada pada kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
“Rp776 miliar dengan kondisi fiskal dan efisiensi sekarang ini tidak mungkin akan kita capai. Idealnya kita di atas Rp500 miliar atau Rp600 miliar,” ujar Djalaludin.
Atas hasil evaluasi tersebut, Bapenda Maluku telah mengusulkan penyesuaian target kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penyesuaian itu akan diarahkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Djalaludin menegaskan perubahan target perlu dilakukan agar angka yang ditetapkan pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kondisi penerimaan yang sebenarnya. Jika tetap mempertahankan target Rp776 miliar, Bapenda memperkirakan realisasinya akan sulit dicapai.
Persoalan penerimaan daerah, kata Salampesy, tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghimpun pajak dan retribusi. Kondisi ekonomi masyarakat juga berpengaruh karena peredaran uang yang terbatas berdampak pada rendahnya kemampuan daya beli.
“Misalnya, masyarakat yang tetap memiliki keinginan membayar pajak kendaraan bermotor, namun terbentur kemampuan finansial. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD,” ujarnya mencontohkan.
Diharapkan, upaya meningkatkan PAD tetap berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat. Disisi lain, ia mengingatkan kewajiban membayar pajak tetap perlu menjadi kesadaran setiap warga negara, sebagai bentuk kontribusi karena kendaraan menggunakan fasilitas publik seperti infrastruktur jalan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....