RRI.CO.ID, Ambon: Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menyusun gambaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon diproyeksikan mencapai sekitar Rp247,56 miliar, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp886,94 miliar.
Dari sisi pengeluaran, belanja daerah pada tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp1,079 triliun. Anggaran jumbo ini dirancang untuk menopang berbagai sektor vital daerah.
"Seluruh kebijakan anggaran tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan perkembangan ekonomi nasional," kata Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Ambon, kemarin.
Menurutnya, Pemkot Ambon mengarahkan alokasi belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, hingga pemenuhan belanja modal dan operasional.
Selain itu, anggaran juga disiapkan untuk belanja tidak terduga serta transfer langsung kepada pemerintah desa. Adapun pada postur pembiayaan, pembiayaan neto diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp55,75 miliar.
Hal ini dipicu oleh selisih antara penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp1,1 miliar dengan pengeluaran pembiayaan yang mencapai Rp56,87 miliar.
"Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut utamanya difokuskan untuk dua agenda penting, yaitu penyertaan modal daerah guna memperkuat BUMD/Aset lokal dan pembayaran pokok utang daerah yang telah jatuh tempo," ujarnya
Bodewin bilang, guna mengukur efektivitas penggunaan anggaran, Pemkot Ambon menetapkan sejumlah target indikator makro ekonomi dan sosial sebagai tolok ukur kinerja, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,16 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, laju inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka 13,00 persen.
Penyusunan target-target realistis tersebut dipengaruhi oleh berbagai tantangan eksternal maupun internal. Di antaranya adalah dinamika ekonomi nasional, keterbatasan alokasi transfer dari pusat, laju pertumbuhan lapangan kerja yang belum seimbang dengan pencari kerja, hingga risiko meningkatnya populasi rentan miskin.
Bodewin berharap, skema transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat pada tahun 2027 dapat memberikan ruang fiskal (fiscal space) yang lebih lega bagi Kota Ambon.
Dengan dukungan fiskal yang memadai, Pemkot Ambon optimistis dapat mengakselerasi program-program prioritas serta memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....