RRI.CO.ID, Ambon: Polemik mengenai pengalokasian dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Ambon kembali mencuat. Sejumlah anggota dewan mengaku kecewa karena menilai realisasi program pokir diduga lebih banyak mengakomodasi usulan dari anggota tertentu, sementara usulan anggota lainnya belum mendapat porsi yang sama.

Menurut beberapa anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya, kondisi tersebut memicu rasa ketidakpuasan di internal lembaga legislatif. Mereka berharap pengalokasian Pokir dilakukan secara adil, transparan, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda.

"Perwali Pokir kan sudah terbit. Nah, kami harap usulan Pokir diperlakukam secara proporsional dan sesuai mekanisme, karena semua anggota memiliki tanggung jawab yang sama sebagai wakil rakyat," kata salah seorang anggota DPRD di Ambon, Jumat, 7 Agustus 2026

Dijelaskan, Pokir merupakan usulan program pembangunan yang dihimpun anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

"Dan program ini kemudian dibahas bersama pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan. Lantas kenapa realisasinya masih ada OPD yang harus memilih anggota A atau B, ya harus merata lah," ucap sumber

Mereka juga meminta Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena agar memperhatikan pemerataan pelaksanaan progran yang bersumber dari Pokir DPRD.

"Ini sebagai upaya memastikan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah dapat terakomodasi secara adil dan mereta," kata sejumlah anggota DPRD Ambon