RRI.CO.ID, Ambon: Pemerintah Kota Ambon memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kewajiban mandatory spending, serta program berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan kebijakan selektif ini diambil di tengah keterbatasan kondisi keuangan daerah. Langkah tersebut dinilai krusial agar alokasi anggaran tetap berfokus pada kebutuhan mendasar warga.
"Menghadapi kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, Pemerintah Kota Ambon tetap selektif mengalokasikan anggaran untuk belanja SPM, mandatory spending, dan mengutamakan program yang memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat," ujar Bodewin saat menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 di Ambon, Senin kemarin.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan perubahan ini mempertimbangkan dinamika kebutuhan warga serta berbagai tantangan pembangunan, seperti ketidakpastian iklim, kondisi ekonomi nasional, hingga disrupsi pangan dan energi.
Guna menjaga daya tahan ekonomi warga, pemkot memfokuskan strategi pada percepatan realisasi belanja, pengendalian inflasi, dan penguatan sektor UMKM.
"Langkah intervensi pada program pemberdayaan masyarakat juga dipastikan terus berlanjut untuk menjaga daya beli serta stabilitas sosial-ekonomi daerah," ucapnya
Selain itu, Perubahan APBD 2026 dimanfaatkan untuk menyesuaikan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sekaligus mengakomodasi pergeseran anggaran antarunit organisasi maupun jenis belanja.
Dokumen perubahan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Ambon untuk disepakati dalam nota kesepahaman bersama.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....