RRI.CO.ID, Ambon - Langkah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam menyikapi persoalan sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Seram Bagian Barat (SBB), khususnya pada tujuh dusun di kawasan Tanjung Sial, Pulau Seram, mendapat apresiasi anggota DPRD Maluku, Halimun Saulatu.

Menurutnya, sengketa tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan administrasi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.

"Dan di era pak Hendrik, masalah ini telah diupayakan untuk dituntaskan dengan cara mendatangi kantor Kemendagri di Jakarta untuk mencari solusi terbaik. Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah tersebut," kata Halimun Saulatu di Ambon, Kemarin.

Politisi Demokrat itu mengatakan, setiap kebijakan yang berdampak terhadap kemaslahatan orang banyak tentu akan terus didukung DPRD.

"Yang paling penting saat ini adalah menghadirkan kepastian bagi masyarakat dan menjaga stabilitas pemerintahan di wilayah yang bersengketa," ucapnya

Dia berharap, langkah ini bisa segera diputuskan oleh pemerintah pusat agar ada kepastian hukum terhadap masyarakat yang mendiami kawasan tersebut.

"Persoalan ini sudah berlangsung lama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum maupun administrasi bagi masyarakat di kawasan Tanjung Sial. Kami harap ada putusan terbaik segera dari pempus," kata Halimun menutup

Untuk diketahui, sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Seram Bagian Barat (SBB), khususnya terkait enam dusun di wilayah Tanjung Sial yang berada di Pulau Seram telah menemui titik terang.

Kepastian ini setelah Pemerintah Maluku melalui Gubernur Hendrik Lewerissa datang menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktoral Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di kantor Kemendagri beberapa waktu lalu untuk membicarakan proses penyelesaian.