RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat persiapan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan memfokuskan penyelesaian legalitas lahan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath di Kantor Gubernur Maluku, Senin 27 Juli 2026.

Vanath menegaskan kepastian hukum lahan menjadi syarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyiapkan jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS).

Pemkab MBD diberi tugas menuntaskan legalitas serta dokumen hibah lahan dan menyiapkan dukungan APBD. Sementara Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku bersama OPD terkait diminta menyelesaikan administrasi dan memfinalisasi surat dukungan kepada BNPP RI serta Kementerian PUPR.

"Semua pemangku kepentingan harus segera melakukan koordinasi secara intensif agar pembangunan PLBN Wonreli dapat terakomodasi dalam Instruksi Presiden Pembangunan PLBN Tahap III," ujar Abdullah Vanath.

Vanath berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan sehingga usulan pembangunan PLBN Wonreli dapat diproses oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, rapat tersebut dihadiri Bupati Maluku Barat Daya beserta jajaran pemerintah kabupaten, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Kantor Imigrasi, dan Kantor Pertanahan.