Tokoh Muda Ini Suarakan Tiga Krisis Sosial yang Dihadapi Maluku di Momen Harkitnas

RRI.CO.ID, Ambon - Di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), semangat persatuan dan keberanian bersuara kembali bergema. Kali ini datang dari Andre Patalatu, tokoh muda asal Ambon yang terpanggil memperjuangkan nasib daerahnya.

Dalam pernyataan khusus, ia menyoroti tiga persoalan utama yang selama ini menjadi luka dan penghambat kemajuan di Provinsi Maluku yaitu: krisis lingkungan dan sosial di Gunung Botak Pulau Buru, sengketa tapal batas tanah yang tak kunjung selesai di Maluku Tengah, serta maraknya kasus kekerasan di wilayah Maluku Tenggara .

Emas Bernoda Racun dan Konflik di Buru

Kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru selama ini dikenal kaya emas, tapi di balik itu tersimpan masalah berat: kerusakan lingkungan parah, pencemaran air, korban jiwa, hingga persaingan kekuasaan yang rawan bentrokan.

“Gunung Botak bukan lagi sumber rezeki, tapi sudah berubah menjadi sumber malapetaka. Air sungai tercemar merkuri dan sianida, warga sakit-sakitan, bayi meninggal lebih banyak, tanah longsor sering terjadi, dan bahkan ada korban tertimbun hidup-hidup. Belum lagi izin tambang yang tak jelas, pungutan liar, dan persaingan kelompok yang bikin masyarakat tak aman tinggal di sana,” ujar Andre.

Ia menegaskan, kekayaan alam harusnya jadi kemakmuran rakyat, bukan bencana. Ia mendesak pemerintah segera menertibkan seluruh izin yang tidak sah, menghentikan penambangan ilegal, memperbaiki lingkungan yang rusak, dan memastikan hasil alam benar-benar dinikmati warga lokal, bukan hanya segelintir pihak .

Tapal Batas Tanah, Sumber Pemecah Belah di Malteng

Di Maluku Tengah (Malteng), persoalan tapal batas tanah dan hak ulayat sudah berlangsung puluhan tahun dan sering memicu perselisihan antar desa maupun kelompok masyarakat. Contohnya sengketa antara Negeri Sawai dan Masihulan di Seram Utara, juga klaim lahan di berbagai titik lain yang sampai kini tak ada titik terang.

“Tanah bagi orang Maluku itu bukan sekadar tempat hidup, tapi bagian dari sejarah, identitas, dan persaudaraan. Tapi karena batas yang tak jelas dan belum ada kepastian hukum yang adil, saudara bisa bermusuhan, persatuan retak, dan pembangunan terhambat parah,” kata Andre.

Ia minta BPN dan Pemerintah Provinsi segera melakukan pengukuran ulang secara terbuka, melibatkan seluruh masyarakat adat, serta membuat aturan yang tegas dan adil supaya tak ada lagi warga yang merasa dirugikan atau dianiaya haknya.

Kekerasan dan Ketidakadilan di Malra

Di wilayah Maluku Tenggara (Malra), marak kasus penganiayaan, perkelahian massal, hingga kekerasan yang sering dipicu masalah pribadi maupun kelompok. Situasi ini bikin warga hidup tidak tenang dan investasi sulit masuk .

“Di sana seolah kekerasan jadi cara selesaikan masalah. Ada kasus yang berujung kematian, ada yang melibatkan senjata tajam, bahkan sampai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi masa depan generasi muda,” ujar Andre.

Ia mendesak aparat hukum bertindak tegas dan adil tanpa pandang bulu, serta memperbanyak pendekatan damai melalui tokoh agama dan adat supaya konflik bisa selesai tanpa kekerasan.

Andre Patalatu berharap, Hari Kebangkitan Nasional adalah momen bangkit menyelesaikan masalah, bukan diam dan membiarkan luka semakin dalam.

“Kita semua satu darah, satu tanah air. Masalah ini harus diselesaikan bersama, pemerintah bekerja, masyarakat berpartisipasi, tidak ada yang didahulukan selain kebaikan bersama. Kalau tiga masalah ini selesai, Maluku akan lebih maju, aman, dan sejahtera,” ucapnya.