RRI.CO.ID, Ambon - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan sejumlah instansi strategis sektor perhubungan di Aula Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis 7 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan transportasi laut, udara, dan darat sebagai langkah awal menyatukan persepsi serta memperkuat sinkronisasi program menjelang pembahasan RAPBN Tahun 2027.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengatakan, pertemuan itu merupakan inisiasi bersama antara Saadiah Uluputty dan Pemerintah Provinsi Maluku guna mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis yang nantinya diperjuangkan pada pembahasan anggaran di tingkat pusat.

“Pertemuan sore hari ini diadakan atas inisiasi Ibu anggota DPR RI, Ibu Saadiah Uluputty bersama Pemerintah Maluku terkait rencana pembahasan hal-hal teknis karena dalam waktu dekat akan ada pembahasan RAPBN tahun 2027,” ujar Hendrik.

Menurut Hendrik, melalui koordinasi tersebut seluruh unsur di Maluku diharapkan memiliki persepsi dan arah perjuangan yang sama saat menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.

“Kita berharap apa yang akan disampaikan lewat wakil kita di DPR RI maupun DPD RI kepada pemerintah pusat dapat memiliki persepsi yang sama,” ucapnya.

Sementara itu, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadikan sektor perhubungan sebagai kebutuhan yang sangat strategis.

“Kita sepakat bersama bahwa Maluku adalah daerah kepulauan dengan luas wilayah kurang lebih 93 persen adalah lautan dan memiliki sekitar 1.400 pulau,” ujar Saadiah.

Menurutnya, dengan kondisi geografis tersebut, sarana dan prasarana perhubungan menjadi sangat penting bagi konektivitas, integrasi logistik, dan kualitas pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku.

Ia menambahkan, sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, diperlukan komunikasi dan sinkronisasi bersama seluruh pihak agar perjuangan pembangunan Maluku memiliki arah yang jelas dan terukur.

RDP tersebut turut dihadiri unsur KSOP Ambon, Pelindo, Pelni, ASDP, Angkasa Pura, Basarnas, BMKG, Distrik Navigasi, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, serta sejumlah instansi teknis lainnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, mitra transportasi, dan wakil rakyat di pusat guna mendorong pembangunan infrastruktur serta konektivitas yang lebih merata bagi masyarakat Maluku.