RRI.CO.ID, Ambon - DPRD Provinsi Maluku meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa untuk segera melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) pengumpul di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Permintaan ini disampaikan setelah DPRD menilai bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh belum menunjukkan hasil yang baik.

"PAD kita kian merosot. Nah, kami minta pak Gubernur segera mengevaluasi seluruh OPD terutama OPD pengumpul," kata anggota DPRD Maluku, Wellem Kurnala di Ambon, belum lama ini

Menurutnya, merosotnya PAD tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, sebab hal tersebut mencerminkan lemahnya kinerja birokrasi dalam menggali potensi ekonomi daerah.

"Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh," ujarnya

Wellem menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya terpaku pada laporan administratif, tetapi harus berani melihat akar persoalan, mulai dari rendahnya inovasi, lemahnya pengawasan, hingga tidak maksimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan.

"Masih banyak aset daerah yang belum dikelola maksimal dan justru menjadi beban. Padahal, jika ditata dengan baik, aset tersebut dapat menjadi sumber pemasukan yang signifikan bagi daerah," ucapnya

Politisi Perindo itu mencontohkan misalnya Pasar Mardika yang kini dikelola Pemprov Maluku. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kawasan itu belum menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan PAD.

"Kalau UPTD tidak mampu menghadirkan studi kelayakan atau target pendapatan yang jelas, maka libatkan pihak ketiga agar pengelolaannya profesional," kata Wellem