Pembangunan di Daerah Perbatasan Harus Jadi Prioritas Pemerintah & Diawasi Ketat

RRI.CO.ID, Ambon-Akademisi Universitas Islam Negeri Abdoel Moethalib Sangadji Ambon, Fachrul Pattilouw S.IP.MA.Hum memberikan sorotan tajam terkait tantangan pemerintahan dan pembangunan di daerah perbatasan. Hal tersebut ia sampaikan dalam dialog di rri ambon, Rabu 22 April 2026 pagi. Dialog ini mengusung topik, Pengawasan Pembangunan di Daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

Fachrul menggarisbawahi bahwa situasi di daerah perbatasan di Maluku saat ini jauh dari kesejahteraan. Masalah infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, air bersih, dan listrik masih menjadi hambatan utama.Padahal tujuan utama pembangunan wilayah perbatasan untuk mewujudkan pemerataan wilayah dan kesejahteraan dan mengukur capaian pelayanan dasar yang diterima oleh masyarakat.

"Dalam hal ini bukan hanya membangun output fisik,namun kemanfaatan non-fisik yang diterima masyarakat," ujar Fachrul.

Dikatakan, Maluku mempunyai beragam potensi seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan budaya. Untuk itu pembangunan di perbatasan harus menjadi prioritas agar tak tertinggal dari negara tetangga.

"Dengan begini, orang perbatasan menjadi bangga dengan Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah mencanangkan program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) yang dipusatkan di Kota Saumlaki, ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Program Gerbangdutas mencakup tiga kabupaten di Maluku yang letak geografisnya berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste, yakni MTB, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya (MBD).

Program ini dinilai Fachrul sangat positif dan perlu di giatkan kembali untuk percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tiga kabupaten. "Ini masalah serius yang harus segera ada jalan keluarnya, agar masyarakat di daerah 3T dapat menikmati pembangunan yang merata," lanjutnya.

Selain itu, pembangunan wilayah perbatasan di Maluku perlu diawasi dengan ketat dan komprehensif. Perbatasan bukan hanya sekadar garis kedaulatan, tetapi juga beranda depan negara yang menjadi cermin martabat bangsa.

Untuk mencapai optimalisasi pembangunan di wilayah perbatasan, terlebih dahulu perlu diketahui karakteristik wilayahnya, dengan melakukan identifikasi potensi, kendala dan peluang pengembangannya. Dengan demikian maka penyusunan rencana pengembangan wilayah perbatasan tersebut akan menghasilkan rencana intervensi pembangunan, baik dalam bentuk program maupun kegiatan yang tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat.“Pastinya membangun perbatasan itu, sama saja merawat etalase negara,”tutupnya.