Stop Provokasi Sengketa Lahan Nikel Laala! KBHI SBB Serukan Damai

RRI.CO.ID, Ambon — Situasi sengketa lahan dan aktivitas pengeboran nikel di kawasan Hutan Laala, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, kembali memanas. Menyikapi kondisi ini, Ketua DPD Keluarga Besar Huamual Indonesia (KBHI) SBB, Fadli Bufakar, angkat bicara.

Ia menegaskan, seluruh pihak, baik masyarakat lokal maupun pihak luar, tidak memperkeruh keadaan dengan narasi yang bersifat provokatif. Menurutnya, situasi yang sudah sensitif harus disikapi dengan bijak demi mencegah konflik yang lebih luas.

Pernyataan ini muncul setelah insiden ketegangan antara warga Negeri Luhu dan pemuda Desa Lokki yang sempat terjadi di lokasi pengoboran. Meski semula berlangsung damai, situasi berubah menjadi panas akibat adanya provokasi di lapangan. “Kami minta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terhasut isu yang dapat memecah belah masyarakat Huamual,” kata Fadli.

Ia menilai, persatuan masyarakat jauh lebih penting daripada memperdebatkan klaim yang belum terselesaikan. Fadli juga mengingatkan bahwa hubungan kekeluargaan di wilayah Huamual telah terjalin sejak lama dan tidak boleh dirusak oleh konflik kepentingan sesaat. Ia menekankan bahwa seluruh masyarakat di kawasan tersebut masih berada dalam satu ikatan besar.

Sorotan tajam juga diarahkan terutama media sosial yang dinilai memperkeruh suasana. Ia menyebut banyak unggahan bernada provokatif yang justru memperbesar potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Khusus bagi pihak luar yang tidak terlibat langsung, hentikan membuat narasi yang memancing emosi. Itu berbahaya dan tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya

Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan secara rasional dengan mengedepankan dialog, bukan emosi atau aksi saling berhadapan yang dapat memicu benturan fisik. Untuk itu, KBHI SBB mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat segera turun tangan sebagai mediator netral guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang bersengketa.

Fadli berharap penyelesaian dilakukan melalui forum resmi berbasis data sejarah, peta wilayah, serta hukum yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil adil dan dapat diterima semua pihak.

Diketahui sebelumnya, pada Senin, 6 April 2026, sekitar 50 perwakilan Negeri Luhu mendatangi lokasi pengoboran milik PT Manusela Prima Mining untuk melakukan aksi damai. Mereka memasang spanduk yang menegaskan klaim sebagai tanah ulayat dan melarang aktivitas tambang tanpa izin adat.

Namun, ketegangan muncul saat rombongan meninggalkan lokasi dan berpapasan dengan pemuda Desa Lokki. Sempat terjadi aksi saling kejar dan teriakan provokasi yang berhasil diredam aparat gabungan TNI dan Polri.

Situasi kembali memanas ketika spanduk yang dipasang diturunkan oleh pihak lain sebagai bentuk penolakan terhadap klaim tersebut. Hingga kini, kondisi di lapangan dilaporkan mulai kondusif, meski potensi konflik masih perlu diwaspadai.

KBHI SBB pun berharap seluruh elemen masyarakat di Huamual dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian damai demi menjaga stabilitas dan kehormatan daerah.