RRI.CO.ID, Ambon: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bakal membangun Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru bagi umat Muslim di wilayah Kota Ambon.

Pembangunan TPU dinilai mendesak mengingat TPU Muslim di Kawasan Kebun Cengkeh, Kota Ambon, telah penuh dan tak bisa lagi menampung warga yang meninggal dunia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Le mengatakan, pemerintah Maluku berkomitmen untuk turut menyelesaikan persoalan TPU muslim sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

"Pemprov bersama Pemkot Ambon telah bersepakat menanggulangi bersama kebutuhan lahan ini. Nilainya sekitar Rp6,3 miliar," kata Sadali usai rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Maluku, Rabu, 1 Maret 2026

Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama, sehingga opsi pembayaran bertahap dinilai paling realistis. "Kalau memungkinkan kita cicil dua kali, karena kondisi fiskal juga harus diperhatikan," ucapnya

Ia menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam menjawab persoalan sosial kemasyarakatan yang bersifat mendasar.

"Pemerintah tidak boleh menutup mata. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat hingga akhir kehidupan," kata Sadali

Dijelaskan, pembiayaan pengadaan lahan akan disalurkan melalui skema bantuan kepada lembaga kemasyarakatan. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku diminta memenuhi seluruh persyaratan administrasi agar proses pencairan anggaran dapat berjalan sesuai aturan.

Kesepakatan ini menjadi langkah awal, namun efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kecepatan realisasi anggaran dan koordinasi lintas pemerintah.

"Yang dikhawatirkan itu ialah tanpa eksekusi yang tepat waktu, persoalan klasik keterbatasan lahan pemakaman di Ambon akan berpotensi kembali berlarut. Terpenting kita sepakati itu dulu," ucapnya

Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, soal anggaran untuk pembebasan lahan, pemerintah kota dan provinsi tinggal menghitung porsi masing-masing sesuai kemampuan fiskal.

"Kita sudah sepakat pembiayaan ditanggung bersama. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan Rp6,3 Miliar. Jadi secara teknis tinggal dihitung pembagiannya," kata Bodewin