RRI.CO.ID, Ambon - PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara menyatakan kesiapannya memberikan dukungan pembiayaan sebesar Rp500 miliar kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Fasilitas pinjaman tersebut dapat direalisasikan apabila Pemprov Maluku bersama DPRD Maluku mencapai kesepakatan resmi untuk mengatasi tekanan fiskal dalam APBD.

Direktur Utama PT Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar, Rabu 29 Juli 2026 menegaskan pihaknya siap mendukung stabilitas keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang membutuhkan langkah strategis.

"Kami pada prinsipnya menyatakan kesiapan, apabila Pemprov dan DPRD Maluku sepakat untuk pinjaman sebesar Rp500 miliar dalam rangka membiayai APBD akibat tekanan fiskal," ujar Syahrisal.

Kesiapan Bank Maluku-Malut tersebut menjadi respons atas usulan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, terkait opsi pengalihan rencana pinjaman daerah. Sebelumnya, Benhur meminta Pemprov Maluku mempertimbangkan pengalihan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) karena hingga kini belum ada kepastian realisasi.

Tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Maluku saat ini cukup berat dengan sejumlah kewajiban yang harus segera diselesaikan. Kondisi tersebut mencakup pembayaran utang kepada PT SMI yang masih berjalan hingga 2027 serta tunggakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Selain itu, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, pembayaran TPP baru terealisasi untuk dua bulan pertama, yakni Januari dan Februari 2026.

Dengan adanya sinyal positif dari Bank Maluku-Malut, pemerintah daerah bersama DPRD Maluku diharapkan dapat segera membahas langkah lanjutan terkait opsi pembiayaan tersebut. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga likuiditas keuangan daerah sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kewajiban Pemprov Maluku.