RRI.CO.ID, Ambon - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta tidak hanya berfokus pada urusan administrasi dan penagihan iuran, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Noaf Rumauw dalam rapat gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Maluku.
Menurutnya, jaminan kesehatan harus diikuti pelayanan yang mudah dan tidak menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan perawatan. Kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program jaminan kesehatan.
"Soal uang saja jangan tagih cepat, tapi pelayanan juga mesti harus begitu," ujarnya.
Ia juga menyoroti laporan masyarakat terkait pasien yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dievaluasi oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Maluku.
Rumauw meminta persoalan administrasi tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Terlebih, warga yang membutuhkan penanganan harus mendapat pelayanan sesuai kebutuhannya tanpa dipersulit oleh prosedur birokrasi.
BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan diharapkan membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Pembenahan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
DPRD Maluku berharap evaluasi tersebut dapat mencegah kembali terjadinya persoalan pelayanan yang merugikan masyarakat. Dengan begitu, keberadaan program jaminan kesehatan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....