RRI.CO.ID, Ambon - Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia akademik adalah kunci utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif.

‎Hal ini disampaikannya saat menutup Rapat Nasional Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia di Hotel Santika Premiere Ambon, Senin, 27 April 2026 malam.‎

‎Di hadapan para akademisi hukum Islam dari seluruh penjuru negeri, Bodewin mengingatkan agar pertemuan berskala nasional ini tidak hanya terjebak dalam diskusi teori di atas kertas.

‎"Forum strategis seperti ini harus mampu melahirkan gagasan yang aplikatif. Kami berharap hasil diskusi para Dekan tidak hanya menjadi dokumen akademik yang tersimpan di rak, tetapi bisa diimplementasikan menjadi kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat," ujar Bodewin dengan tegas.

Menurutnya, dinamika sosial saat ini semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan "suntikan" pemikiran dari kampus untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berbasis pada nilai keadilan dan data yang akurat.

‎Bodewin, yang saat itu didampingi jajaran Kepala Dinas terkait, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Ambon sangat terbuka untuk bersinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Sinergi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari penataan hukum, peningkatan kualitas SDM, hingga urusan ketenagakerjaan.

‎"Kontribusi pemikiran akademisi sangat penting agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Kami percaya, dengan melibatkan kampus, tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih kuat dan berpihak pada rakyat," tambahnya.

‎Penutupan rapat nasional ini menjadi momentum penting bagi para Dekan untuk mengonsolidasi pemikiran dalam menjawab tantangan global.

‎Bodewin berharap fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat dari setiap universitas benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Ia menutup sambutannya dengan harapan agar jejaring yang terbentuk di Kota Ambon ini terus berlanjut demi kemajuan institusi pendidikan Islam di Indonesia.

‎"Rapat nasional ini adalah langkah besar untuk memperkuat peran hukum Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara,"tutupnya.