Kolaborasi Kampus & Kementerian UMKM Perkuat Kapasitas Pelaku Usaha di Maluku

RRI.CO.ID, Ambon - Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi kunci agar usaha mikro mampu bertahan sekaligus naik kelas di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan zaman. Berangkat dari semangat tersebut, Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Universitas Muhammadiyah Maluku, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI menggelar pelatihan bertajuk "Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif" di The City Hotel Ambon pada 1–3 Juli 2026.

Kegiatan yang diikuti para pelaku usaha mikro dari berbagai wilayah di Maluku ini menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam memperkuat kapasitas UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Faris Al Fadhat, menegaskan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga kualitas SDM para pelaku usaha.

"Biasanya orang melihat bahwa modal adalah hal paling penting untuk memulai usaha. Padahal, yang tidak kalah penting adalah pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro agar usahanya tetap sustain dan terus berkembang," ujarnya.

Menurut Faris, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan yang berkelanjutan. "Semoga sinergi ini dapat terus dilanjutkan. Dalam ranah caturdharma perguruan tinggi, kami memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada masyarakat sehingga pengembangan SDM benar-benar terlaksana.," katanya.

"Kami percaya kegiatan ini menjadi jembatan bagi seluruh masyarakat. Universitas Muhammadiyah Maluku ingin menjadi rumah bagi seluruh masyarakat Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon. Semoga manfaatnya benar-benar dirasakan, terutama oleh para ibu di Maluku," ucapnya

Senada dengan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Suriyanti Anwar, mengingatkan agar peserta memanfaatkan pelatihan sebagai kesempatan meningkatkan kompetensi, bukan sekadar menghadiri kegiatan seremonial.

"Sebelum adanya efisiensi anggaran, kami cukup sering melaksanakan pelatihan seperti ini. Karena itu jangan melihat kegiatan ini sebagai acara seremonial, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, dan membuka jalan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang lebih baik," ujarnya.

Ia mengakui bahwa kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, mulai dari akses pasar hingga persaingan usaha. Karena itu pemerintah daerah terus memperkuat layanan pendampingan, mulai dari legalitas usaha hingga pengembangan usaha.

"Kami memiliki tugas mendampingi UMKM, termasuk dalam proses perizinan berusaha. Harapan kami, layanan ini dapat menjangkau seluruh 10 kabupaten lainnya di Provinsi Maluku," katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Firdaus Abdullah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Indonesia.

"Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang dapat menjembatani sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan media. Kolaborasi inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun dunia usaha yang inklusif," ujarnya.

Firdaus mengingatkan bahwa usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Namun demikian, berbagai tantangan seperti pemasaran dan pengembangan jenjang usaha masih perlu diatasi bersama.

"Jangan sampai ada pelaku usaha mikro yang tertinggal dalam mengakses berbagai fasilitas dan program pengembangan kapasitas. Melalui penguatan jejaring ini, pelaku usaha mikro dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan lebih adaptif terhadap perubahan zaman," katanya.

Ia juga memperkenalkan inovasi digital yang tengah dikembangkan Kementerian UMKM melalui aplikasi SAPA UMKM. "Aplikasi SAPA UMKM sedang kami bangun agar pelaku usaha dapat melakukan onboarding dan memperoleh berbagai manfaat layanan. Seluruh pemangku kepentingan nantinya dapat mendampingi pelaku usaha mikro melalui platform ini sehingga manfaatnya menjangkau lebih luas," kata Firdaus.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, yang menilai tema pengembangan SDM usaha mikro inklusif sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Maluku saat ini.

"Persoalan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah akses pasar, pemanfaatan teknologi, dan bagaimana memastikan pengembangan usaha berlangsung secara berkelanjutan," ujarnya.

Ely juga menyoroti besarnya peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui sektor UMKM. "Sebagian besar UMKM kita dikelola oleh perempuan-perempuan tangguh. Mereka adalah motor penggerak ekonomi keluarga sekaligus ekonomi daerah," katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha merupakan langkah strategis untuk menciptakan solusi nyata bagi masyarakat. "Sinergi ini merupakan langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha harus terus bersama-sama menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat," katanya.

"Saya mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan ini untuk belajar, meningkatkan kualitas usaha, dan memperluas akses terhadap berbagai informasi serta peluang pengembangan usaha," ujarnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai penguatan kapasitas usaha mikro, strategi pengembangan usaha, jejaring kemitraan, hingga pemanfaatan teknologi sebagai bekal agar usaha yang dijalankan mampu tumbuh lebih berdaya saing.

Melalui sinergi yang dibangun antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro di Maluku sehingga mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan menjadi pilar utama ekonomi daerah.