RRI.CO.ID, Maluku- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel)menyiapkan lahan seluas 12 ribu hektare untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Bupati Buru Selatan, La Hamidi kepada RRI di Ambon, Senin 3 Agustus 2026 mengatakan seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu.

"Kita sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait dan kementerian untuk menyinkronkan semua yang menjadi perencanaan pemprov maupun pemikiran besar Bapak Presiden untuk menganggap Maluku sebagai lumbung pangan," ujar La Hamidi.

Ia menjelaskan lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.

Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektare. Saat ini, tingkat kesiapan program di Kabupaten Buru Selatan telah mencapai sekitar 75 persen, meski masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.

Menurut La Hamidi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10 persen dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema Hak Pengelolaan Kawasan (HPK) agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku.