Refleksi 64 Tahun Subulussalam, Walikota Perkuat Penyelarasan Kinerja SKPK

RRI.CO.ID, Subulusslam - Pemerintah Kota Subulussalam menargetkan transformasi daerah menjadi Kota Terpadu Mandiri serta pusat distribusi regional barang dan jasa di Provinsi Aceh. Langkah strategis ini dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.

Jika agenda ini terealisasi, Subulussalam berpotensi menjadi daerah pertama di Aceh yang berhasil menerapkan konsep kawasan terpadu secara menyeluruh. Posisi geografis yang strategis dimanfaatkan sebagai modal utama pergerakan logistik antardaerah.

Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, memaparkan arah kebijakan pembangunan tersebut di hadapan seluruh jajaran satuan kerja perangkat kota di Aula Setdako. Pemaparan ini berfokus pada penguatan fungsi ekonomi daerah.

Rasyid menegaskan bahwa penataan ruang yang tertuang dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi instrumen hukum utama. Regulasi ini berfungsi mengarahkan pembangunan infrastruktur dan pemetaan pusat kegiatan ekonomi lokal.

"Setiap pejabat harus mengetahui apa yang menjadi tugasnya dan bagaimana tugas tersebut berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota," ujar Rasyid Bancin, Selasa, 1 September 2026.

Guna memastikan kesiapan jajaran pemerintahan, Rasyid menggelar uji pemahaman tugas pokok dan fungsi kepada para kepala dinas dan sekretaris dinas. Evaluasi mendadak ini dilakukan sebelum pemaparan program utama dimulai.

Langkah pengujian tersebut bertujuan menyelaraskan program di setiap dinas agar tidak berjalan secara parsial. Seluruh unit kerja diwajibkan menyusun program yang berorientasi langsung pada target pusat distribusi regional.

Keterpaduan antar-sektor dinilai menjadi kunci utama agar perencanaan pembangunan tidak sekadar berakhir di atas kertas. Konsolidasi birokrasi ini dirancang untuk mempercepat realisasi target jangka panjang daerah.

Momentum perubahan ini bertepatan dengan evaluasi perjalanan 64 tahun usia Subulussalam. Pemerintah daerah memanfaatkan fase ini untuk mengukur efektivitas capaian pembangunan yang telah dirasakan oleh masyarakat.

Refleksi perjalanan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah berupaya mengubah tantangan perbatasan menjadi peluang ekonomi komersial.

Pengembangan Subulussalam sebagai simpul logistik diperkirakan membuka kran investasi baru di sektor perdagangan dan jasa. Hal ini diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.

Selain pergerakan barang, infrastruktur penunjang di kawasan perbatasan juga dipusatkan untuk memperlancar arus transportasi komoditas unggulan daerah. Penataan kawasan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Pemerintah daerah mengisyaratkan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus dipantau secara berkala. Setiap unit kerja diminta menyampaikan laporan berkala terkait capaian program yang mendukung konsep kota mandiri.

Penyelarasan pola kerja birokrasi diharapkan mampu menghasilkan output kebijakan yang tepat sasaran. Pendekatan berbasis kinerja menjadi tolok ukur utama evaluasi pejabat di lingkungan pemerintah kota.

Melalui arah pembangunan yang terukur ini, Subulussalam optimistis mampu memperkuat posisinya sebagai kawasan strategis di Aceh. Penguatan fungsi ekonomi wilayah diyakini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.