Humas PT Bensuli Sebut Tuntutan Warga Mengarah Pungli, Massa: Kami Terzalimi!

RRI.CO.ID, Subulussalam : Aksi unjuk rasa puluhan warga di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Bensuli Salam Makmur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, memanas saat kedua belah pihak saling klaim mengenai nilai kompensasi. Warga menuntut realisasi janji perusahaan, sementara pihak manajemen mencurigai adanya upaya pemaksaan yang mengarah pada tindakan pungutan liar (pungli).

Berdasarkan hasil mediasi di kantor walikota, Humas PT Bensuli Salam Makmur, Netap Ginting menjelaskan adanya perbedaan angka kompensasi. Meski 14 warga menuntut Rp500 ribu per orang setiap bulannya, perusahaan secara resmi menyurati otoritas setempat dengan tawaran bantuan sebesar Rp2 juta per bulan untuk seluruh kelompok tersebut.

"Kalau tindakan daripada memaksakan diri itu sama dengan pungli , tapi sesuai dengan kemampuan dan taat terhadap aturan Kanun CSR di Kota Subulussalam," tegas Neta Ginting di hadapan massa dan pihak pengamanan dari Polsek Penanggalan, Selasa 12 Mei 2026.

Netap menambahkan bahwa aksi penghadangan truk perusahaan telah menghambat operasional pabrik yang berdampak pada nasib ratusan pekerja. Menurutnya, perusahaan telah mengeluarkan dana sekitar Rp121 juta per bulan hanya untuk biaya bongkar muat yang melibatkan 121 orang tenaga kerja.

Di sisi lain, perwakilan warga, Arpiandi Bancin atau yang akrab disapa Ucok, membantah keras tuduhan pungli tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk protes atas pengingkaran janji yang telah disepakati dalam mediasi bersama Walikota Subulussalam.

"Kami tidak ada pungli, tidak ada pernah kita melakukan pungli, bahkan kita masyarakat terzalimi. tiga tahun perusahaan ini berdiri, jalan pun kami perbaiki sendiri secara swadaya," ujar Ucok.

Ucok juga meluruskan kabar mengenai permintaan uang Rp3 juta per bulan yang sempat mencuat dalam perdebatan. Menurutnya, informasi tersebut merupakan karangan sepihak dari Humas perusahaan yang mencoba mengalihkan isu utama tuntutan warga.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat kepolisian ini berakhir tanpa kesepakatan final. Warga mengancam akan terus menuntut hak mereka jika perusahaan tetap berdalih dan tidak menjalankan instruksi yang telah diberikan oleh Kepala Daerah.