Sekelompok Masyarakat Demo Perusahaan di Aceh Singkil

RRI.CO.ID, Singkil - Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung kedalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa, Senin, 18 Mei 2026.

Aksi tersebut digelar pada 3 titik, meliputi lokasi Perusahaan PT. Nafasindo, Kecamatan Gunung Meriah.Kemudian para massa lanjut menyampaikan aspirasi mereka di Gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di Kantor Bupati Aceh Singkil, di Desa Pulau Sarok, Singkil, Aceh Singkil.

Wakil koordinator aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan, alasan kedatangan sekelompok masyarakat menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Terutama, tentang hak - hak sejumlah pekerja yang dinilai tidak dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan. Khususnya perusahaan perkebunan yang kelapa sawit PT. Nafasindo, Aceh Singkil.

"Bertahun - tahun persoalan tentang hak - hak para pekerja ini tidak terselesaikan oleh perusahaan,"sebut April Siregar, kepada RRI digedung DPRK Aceh Singkil, Senin,18 Mei 2026.

Untuk itu tambah Siregar, pihaknya meminta bantuan Anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan oleh perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari Pemerintah Daerah setempat.

"Kami menduga perusahaan telah secara jelas melanggar undang - undang tenaga kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut,"tambah April Siregar.

Hasil amatan, melalui aksi tersebut para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya.

Diantaranya meminta perusahaan PT. Nafasindo membuka data K3 berdasarkan hasil investigasi internal dan rekaman CCTV dalam 3x24 jam. Kemudian menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada Kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja.

Disamping itu, mereka juga meminta Bupati untuk membentuk tim Audit K3. Serta pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat.