RRI.CO.ID, Singkil - Munculnya rencana  pengadaan kendaraan dinas (Randis) yakni mobil Pimpinan Daerah (Bupati) Aceh Singkil, hingga di kabarkan senilai Rp2,6 miliar di tengah efesiensi anggaran yang terjadi saat ini mendapatkan sorotan. 

"Kita mendesak DPR untuk menolak dan mencoret rencana pengadaan mobil Dinas Bupati yang di kabarkan mencapai Rp2, 6 Miliar,"kata salah seorang Mahasiswa Aceh Singkil, M. Yunus, saat menyampaikan orasinya dalam kegiatan aksi damai di Gedung DPRK Aceh Singkil, Senin, 9 Februari 2026.

Sebab, selain dinilai belum layak Pemerintahan Daerah kembali merealisasikan pengadaan mobil Dinas Bupati, karena mobil Dinas Bupati yang tersedia saat ini belum genap mencapai usia 5 tahun. 

Juga, dengan adanya muncul kabar pengadaan mobil Dinas yang masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (R-APBK) Aceh Singkil tahun anggaran 2026 yang masih dibahas antara tim anggaran pemerintah kabupaten (TAPK) bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) saat ini dinilai hanya pemborosan anggaran daerah. 

" Katanya efesiensi tapi malah ada rencana pengadaan mobil Dinas Bupati, ini pemborosan anggaran," tambahnya.

Sebelumnya terkait dengan rencana pengadaan mobil dinas pejabat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2026 itu, juga mendapatkan sorotan Jenderal (Sekjen) Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Budi Harjo. 

Sorotan itu muncul selain anggaran pengadaan mobil dinas ini dinilai sangat fantastis, karena mencapai diatas Rp2,6  miliar. Juga pengadaan mobil tersebut, dilihat sangat berlawanan dengan kondisi dan keadaan wilayah Aceh Singkil yang masih membutuhkan anggaran untuk program - program lain yang berkaitan dengan kepentingan warga  untuk pemulihan bencana banjir. 

"Saat rakyat masih berjuang bangkit dari banjir Pemerintah malah mengusulkan belanja kendaraan dinas yang bernilai miliaran rupiah,” ucap Sekjen Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Budi Harjo, Minggu lallu 25, Januari 2026.

Selanjutnya, hingga berita ini diturunkan Reporter RRI belum mendapatkan keterangan resmi dari TAPK Aceh Singkil besaran angka yang valid soal rencana pengadaan Dinas Bupati tersebut. 

​