RRI.CO.ID, Singkil - Ratusan massa yang tergabung kedalam gerakan gabungan Mahasiswa dan Pemuda serta masyarakat Aceh Singkil (GAMPEMAS) menggelar aksi di Gedung DPR percepatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2026, Selasa, 3 Maret 2026.
"Anggota Dewan tolong jangan sandra APBK 2026, kami minta segera di sahkan," teriak koordinator aksi, Ramli Manik, Selasa, 3 Maret.
Kemudian dalam kegiatan aksi tersebut, para pengunjuk rasa meminta agar hak interpelasi DPR terhadap Bupati Aceh Singkil. H. Safriadi Oyon dibatalkan atau di berhentikan.
"Kami juga meminta kepada anggota Dewan agar menganulir interpelasi," ujar salah seorang peserta unjuk rasa, Ridwan Zein, saat menyampaikan orasinya dihadapan anggota Dewan.
Sementara itu menyambut para pengunjuk rasa, Ketua DPRK Aceh Singkil. H. Amaliun, yang didampingi Wakil Ketua I Darto dan Wakil Ketua II Wartono. Serta 23 anggota Dewan lainya menjelaskan, bahwa belum disahkannya APBK 2026 karena keterlambatan penyerahan KUA PPAS oleh pihak eksekutif.
"Selain karena musibah banjir, keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS menjadi salah faktor penyebab lambatnya tersahkan APBK 2026," sebut H. Amaliun dihadapan masyarakat yang melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan setempat.
Sementara itu, menyahuti permintaan para peserta unjuk rasa untuk menganulir hak interpelasi. Amaliun menegaskan, saat ini proses interpelasi tersebut sudah berjalan dan hanya tinggal menunggu hasil kesepakatan seluruh anggota Dewan, apakah jawaban Bupati terkait topik diangkat dalam interpelasi tersebut.
"Untuk interpelasi saat ini sudah berlangsung dan tinggal menunggu hasil kesepakatan seluruh anggota Dewan, apakah jawaban diterima atau tidak," tambah Amaliun.
Hasil amatan kegiatan unjuk tersebut meski ada sempat riak - riak adu argumen antara kordinator unjuk rasa dengang anggota Dewan. Akan tetapi kegiatan tersebut terpantau berlangsung aman, tertib dan lancar dengan mendapatkan langsung pengawalan dari pihak TNI/Polri dan Satpol PP.
Selanjutnya, selain mempertanyakan lambatnya pengesahan APBK 2026 dan interpelasi terhadap Bupati. Juga para peserta demonstran menyoroti dan meminta DPR untuk membentuk tim pansus untuk menelusuri pembelian kapal Thailand senilai Rp4,5 Miliar.
Kemudian mereka meminta anggaran Baitul Mal tahun 2017 senilai Rp2,1 miliar diungkap ke publik. Serta yang paling menjadi atensi para peserta unjuk rasa meminta agar membuka data soal penggunaan dana pokok pikiran (Pokir) 25 Anggota Dewan senilai Rp35 miliar tahun 2025.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....