Menteri PU Akui Jalan Nasional Subulussalam Butuh Perbaikan

RRI.CO.ID, Subulussalam : Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan lapangan ke Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Kunjungan ini dimanfaatkan untuk mengurai hambatan logistik pembangunan daerah sekaligus merespons keluhan infrastruktur jalan.

Dalam peninjauan tersebut, Dody Hanggodo didampingi langsung oleh Wali Kota Rasyid Bancin, Wakil Wali Kota Nasir, serta dua Anggota DPRK Subulussalam, Rasumin Pohan dan Antoni Angkat. Kehadiran para pejabat daerah ini guna mengawal program strategis nasional.

Selain mengevaluasi proyek gedung Sekolah Rakyat (SR) Permanen, Menteri PU memberikan atensi khusus pada kondisi akses jalan darat menuju Kota Subulussalam. Jalan penghubung antarprovinsi tersebut dinilai krusial bagi mobilitas logistik dan ekonomi masyarakat setempat.

Langkah ini diambil menyusul koordinasi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah terkait kerusakan jalur utama. Pemerintah Kota Subulussalam secara resmi meminta intervensi pusat guna perbaikan jalan nasional yang berbatasan langsung dengan Sumatra Utara.

“Beberapa waktu lalu Pak Wali Kota kan datang ke tempat saya, minta tolong jalannya itu diperbaiki, yang jalan nasional ya. Jalan nasional dari Sumut ke sini, Subulussalam,” ungkap Dody, Sabtu 13 Juni 2026.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ia membenarkan bahwa kondisi permukaan jalan nasional tersebut sudah bergelombang. Kerusakan tersebut diperparah oleh tingginya volume kendaraan bertonase besar yang mengangkut material berat melintasi kawasan itu.

Guna merealisasikan percepatan perbaikan, kementerian terkait langsung memboyong jajaran teknis dari tingkat provinsi ke lokasi sidak. Kehadiran tim teknis ini ditugaskan khusus untuk memetakan luasan wilayah pengerjaan fisik jalan yang rusak.

“Makanya kebetulan saya bawa Kepala Balai Jalan Aceh, saya minta beliau untuk melakukan desain. Kalau memang bisa diperlebar, kita perlebarkan,” jelas Menteri PU.

Respons cepat ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di ujung barat Indonesia. Sektor transportasi darat menjadi prioritas utama guna mendukung kelancaran distribusi material pembangunan fasilitas publik lainnya.

Kebijakan afirmasi ini diharapkan mampu mendongkrak ketertinggalan laju pembangunan fasilitas pendidikan dan ekonomi di wilayah perbatasan Aceh. “Aceh itu selalu kita atensi khusus, iya Aceh,” pungkas Dody.

Proyek strategis nasional di Desa Buluh Dori sendiri merupakan pembangunan gedung sekolah permanen senilai Rp252 miliar. Peninjauan infrastruktur jalan ini menjadi pelengkap komitmen pusat dalam mendukung operasional sekolah yang berkapasitas seribuan murid tersebut.