RRI.CO.ID, Subulussalam : Pemerintah Kota Subulussalam menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan beban kewajiban atau utang kepada pihak ketiga (kontraktor) secara bertahap. Hal ini disampaikan oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, Asrul Assani, M.Si, saat menemui sejumlah perwakilan kontraktor di kantor BPKAD setempat, Jumat 24 April 2026.

Asrul menjelaskan bahwa beban kewajiban yang harus ditanggung pemerintah saat ini cukup besar, mencapai hampir separuh dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Kondisi ini diakui sebagai warisan dari tata kelola penganggaran periode pemerintahan sebelumnya yang mengalami kekacauan administratif.

Menurutnya, terdapat indikasi penyalahgunaan dana yang sudah jelas peruntukannya, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Migas, hingga dana Otsus. Dana-dana tersebut seharusnya dibayarkan sesuai plot anggaran, namun justru dialihkan untuk keperluan lain sehingga menciptakan tumpukan utang.

"Inilah kekacauan dari penganggaran daripada sebelumnya. Dana DAK, Migas, Otsus yang memang sumber pembiayaannya ada tapi tidak dibayarkan, justru dibayarkan ke tempat yang lain," ujar Asrul Assani.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian utang tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus karena akan melumpuhkan program pembangunan kota hingga tahun 2030. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan pembayaran secara proporsional dan merata sesuai ketersediaan anggaran yang ada.

Asrul juga berkomitmen bahwa selama menjabat sebagai Sekda, skema pembayaran akan dilakukan secara transparan tanpa ada perlakuan istimewa bagi pihak tertentu. Jika anggaran tersedia untuk mencicil 5 persen, maka seluruh pihak akan mendapatkan porsi 5 persen secara merata tanpa tebang pilih.

"Penyelesaian kewajiban ini tetap kami selesaikan secara bertahap. Kami berkomitmen tidak ada istilah ada yang dibayar 100 persen sementara yang lain hanya 5 persen, semua akan merata sesuai ketersediaan anggaran," tegasnya.