Aturan Baru Ekspor Sawit Satu Pintu Picu Penurunan Harga TBS di Aceh

RRI.CO.ID, Subulussalam - Kebijakan baru Pemerintah Pusat mengenai sistem ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memicu dampak langsung pada sektor perkebunan di daerah. Perubahan regulasi ini diikuti oleh penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Aceh secara serentak.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Netap Ginting, menjelaskan bahwa penurunan harga ini terjadi pasca-pidato Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026. Dalam pidato di Gedung DPR RI tersebut, pemerintah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tata niaga ekspor CPO.

"Dua jam setelah pidato tersebut, maka harga CPO yang sebelumnya lima belas ribu dua ratus turun menjadi empat belas ribu lima ratus. Dan pada hari itu juga, pembelian TBS turun dua ratus rupiah," kata Netap Ginting, Sabtu 23 Mei 2026.

Dampak dari pengumuman tersebut langsung terasa pada pergerakan harga pasar minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Hanya dalam hitungan jam setelah pidato, harga CPO domestik yang awalnya berada di angka Rp15.200 per kilogram merosot ke level Rp14.500 per kilogram.

Penurunan nilai CPO tersebut secara otomatis menekan harga beli komoditas sawit di tingkat petani. Di Aceh, harga pembelian TBS tertinggi yang sebelumnya mencapai Rp3.200 per kilogram langsung dipangkas oleh pihak pabrik hingga menjadi Rp3.000 per kilogram.

Tren penurunan ini terus berlanjut hingga dua hari setelahnya, di mana harga CPO kembali jatuh ke angka Rp12.500 per kilogram. Kondisi tersebut memaksa seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh untuk kembali menurunkan harga beli TBS dari petani sebesar Rp700 per kilogram.

Apkasindo Aceh menilai sistem formulasi penetapan harga TBS memang sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar CPO dalam negeri. Ketika harga CPO mengalami kontraksi akibat penyesuaian regulasi, maka harga TBS di tingkat petani lokal akan ikut terkoreksi.