Dampak Penutupan PT BSM, Puluhan Karyawan Mengadu ke Kantor Wali Kota Subulussalam

RRI.CO.ID, Subulussalam - Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli mendatangi Kantor Wali Kota Subulussalam untuk melakukan audiensi. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terkait nasib keberlangsungan hidup keluarga mereka pasca penutupan tempat mereka bekerja, Selasa 2 Juni 2026.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Pemerintah Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Asisten II Setdako, Jhoni Arizal. Dalam audiensi yang berlangsung khidmat ini, Jhoni didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan, Lidin Padang, serta Camat Penanggalan, Cari Dengan Bancin.

Karyawan yang hadir merupakan pekerja dari Pabrik Pengolahan Berondolan Kelapa Sawit (PPBKS) PT Bensuli Salam Makmur (BSM), yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan. Mereka mengaku terpukul setelah manajemen perusahaan memutuskan untuk menghentikan operasional pabrik terhitung sejak tanggal 25 Mei 2026 lalu.

Humas PT BSM sekaligus perwakilan pekerja, Rinto Berutu, menyatakan bahwa penutupan pabrik tersebut berdampak langsung pada hilangnya sumber pendapatan utama para buruh. Saat ini, sebanyak 38 pekerja yang menggantungkan nasib dan menghidupi keluarga mereka dari perusahaan tersebut mendadak kehilangan penghasilan.

Menurut Rinto, efek dari berhentinya operasional pabrik tidak hanya memukul para karyawan tetap. Sektor informal lain seperti buruh bongkar muat dan para pedagang yang membuka warung di sekitar area PT BSM kini turut kehilangan mata pencaharian mereka sehari-hari.

Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan ketatnya persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan baru, para buruh merasa semakin terdesak. Oleh karena itu, mereka meminta Pemerintah Kota Subulussalam bertindak cepat dengan menyurati pemilik perusahaan agar bersedia mengoperasikan kembali pabrik secepat mungkin.

Selain mendesak pengoperasian kembali, para pekerja juga meminta pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan investasi bagi PT BSM. Langkah ini dinilai penting pasca-terjadinya gesekan atau keributan antara pihak manajemen perusahaan dengan sebagian masyarakat Desa Cepu beberapa waktu lalu.

Rinto mengungkapkan, akibat keributan tersebut, kondisi kondusifitas di tengah masyarakat kini mulai terganggu. Suasana di desa setempat menjadi kurang harmonis karena munculnya aksi saling curiga dan saling hasut di antara sesama warga masyarakat.

Pihak pekerja menduga kuat bahwa keputusan pemilik perusahaan untuk menutup operasional PT BSM dipicu oleh faktor konflik sosial tersebut. Mereka menilai manajemen memilih menghentikan aktivitas demi menghindari risiko keamanan yang lebih besar di lapangan.

Kritik pun dilayangkan para buruh terhadap lambannya penanganan konflik dan proses mediasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Lambatnya penyelesaian antara kelompok masyarakat yang menolak dan pihak perusahaan dinilai justru memperparah keadaan ekonomi para pekerja yang menggantungkan hidup di sana.

"Pemerintah Kota sangat lambat menuntaskan permasalahan tersebut, membuat ada tangan-tangan jahil yang ikut nimbrung memperkeruh keadaan," ujar Rinto Berutu di hadapan para pejabat Pemko Subulussalam.

Ia menambahkan, ketidakpastian dalam penyelesaian mediasi ini pada akhirnya memicu pertanyaan besar mengenai komitmen iklim investasi di Kota Subulussalam. Jika terus dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan angka pengangguran dan memperlambat perputaran roda ekonomi daerah.

Sebagai bentuk sikap resmi, Serikat Buruh Bersatu Bensuli menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Subulussalam. Tuntutan tersebut meliputi desakan operasional kembali pabrik, jaminan keamanan, pelaksanaan mediasi menyeluruh secara tuntas, serta penghentian provokasi berbau kebencian baik di lingkungan desa maupun di media sosial.

"Kami meminta segera lakukan mediasi antara perusahaan dan sebagian masyarakat Desa Cepu dengan tuntas agar permasalahan tidak berlarut-larut yang menambah kesulitan kami dan memperparah keadaan ekonomi kami," pungkas Rinto menutup penyampaiannya.