RRI.CO.ID, Subulussalam : Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB) melakukan langkah strategis dengan mengusulkan pembangunan gedung definitif Balai BPOM di wilayahnya. Usulan ini disampaikan langsung saat mendampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berkunjung ke kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa 24 Februari 2026. Rombongan pemerintah daerah tersebut diterima langsung oleh Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar.

Langkah ini diambil guna memperkuat fungsi pengawasan obat dan makanan secara langsung di Kota Subulussalam. Keberadaan gedung fisik yang mandiri dinilai sangat mendesak mengingat kebutuhan layanan yang semakin meningkat di daerah tersebut. Pemerintah kota berharap usulan ini mendapat respons cepat dari otoritas pusat demi kepentingan publik.

Pembangunan gedung baru tersebut diproyeksikan menjadi pusat kendali pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Dengan fasilitas yang mumpuni, proses pengujian dan sertifikasi produk diharapkan bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus bergantung pada fasilitas di daerah lain. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur daerah secara menyeluruh.

Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan gedung definitif adalah kunci untuk mengoptimalkan kinerja tim pengawas di lapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap akan memudahkan petugas dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi landasan utama dalam percepatan realisasi proyek pembangunan ini.

"Kami berharap dengan adanya gedung Balai BPOM di Subulussalam, pengawasan peredaran obat dan makanan semakin maksimal, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi masyarakat," ujar Rasyid Bancin saat memaparkan usulannya di hadapan pimpinan BPOM RI.

Selain faktor teknis, pembangunan ini juga bertujuan untuk mempermudah akses bagi pelaku usaha lokal dalam mengurus perizinan produk mereka. Kehadiran negara melalui BPOM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Subulussalam melalui jaminan keamanan pangan. Langkah ini menjadi prioritas dalam rencana pengembangan layanan publik kota.

Melalui kunjungan tersebut, pemerintah daerah optimis koordinasi lintas sektor ini akan membuahkan hasil dalam waktu dekat. Fokus utama tetap pada perlindungan konsumen dan penguatan standar kualitas produk di wilayah perbatasan Aceh. Keberhasilan usulan ini nantinya akan menjadi tonggak baru bagi kemajuan fasilitas kesehatan di Kota Subulussalam.