Sengketa Lingkungan Memanas, PT BSM Subulussalam Setop Operasional Pabrik

RRI.CO.ID, Subulussalam - Tuntutan ruang hidup sehat dan jaminan kebersihan lingkungan memicu benturan terbuka antara masyarakat dengan pelaku industri di Kota Subulussalam. PT Bensuli Salam Makmur (BSM) mengambil langkah drastis dengan menutup total operasional pabrik pengolahan berondolan kelapa sawit miliknya setelah jalurnya diblokade oleh warga Kampong Cepu, Kecamatan Penanggalan.

Aksi massa yang berlangsung sejak Sabtu memicu kelumpuhan total pada urat nadi bisnis korporasi swasta tersebut. Ratusan warga yang memprotes dampak aktivitas pabrik nekat mengadang truk-truk tangki pengangkut Crude Palm Oil (CPO) sehingga komoditas siap edar itu tertahan di dalam kompleks industri.

Komisaris PT BSM, Hepi Bancin, mengonfirmasi bahwa penutupan terpaksa dilakukan demi menghindari potensi gesekan fisik yang lebih besar di lapangan. Manajemen memilih menghentikan seluruh mesin produksi sembari mendesak aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap jalannya aksi penutupan akses jalan publik tersebut.

“Penutupan operasional dilakukan sementara sampai kondisi keamanan membaik dan proses penegakan hukum terhadap dugaan aksi anarkis dapat berjalan,” kata Hepi Bancin memberikan keterangan resmi mengenai langkah darurat perusahaan, Sabtu, 23 Mei 2026.

Pembekuan aktivitas pabrik ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga Kampong Cepu terkait empat poin krusial yang berdampak langsung pada pemukiman mereka. Warga menuntut pembenahan pengelolaan air limbah yang kerap meluap ke lahan pertanian, penanganan polusi abu cerobong pabrik, pembangunan parit gajah pembatas lahan, hingga perluasan daftar kepala keluarga penerima kompensasi dampak negatif.

Terkait keluhan pencemaran ekologis, pihak manajemen PT BSM mengeklaim pihaknya tidak tinggal diam dan telah merespons pengawasan dari instansi vertikal daerah. Korporasi mengaku telah menutup rapat saluran pipa pembuangan yang sempat dipersoalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Subulussalam.

Sedangkan untuk meminimalisir sebaran polusi udara berupa abu dan asap yang dikeluhkan mengganggu kesehatan pernapasan warga, perusahaan mengaku sedang berjalan melakukan perbaikan fasilitas teknis. Manajemen saat ini tengah melakukan pengerjaan fisik berupa penambahan ketinggian cerobong asap pabrik.

Namun, tarik-ulur sengit masih terjadi pada poin tuntutan ganti rugi, di mana PT BSM menyatakan keberatan atas desakan penambahan jumlah warga terdampak di luar basis data lama sebanyak 13 KK. Korporasi beralasan bahwa warga baru yang diajukan dalam daftar tuntutan tersebut posisinya berada di luar radius aman 100 meter dari pagar pabrik.

Meskipun menolak perluasan area kompensasi sosial, perusahaan menyatakan keterbukaannya untuk menyelesaikan polemik tata ruang pembatas wilayah secara legal. Manajemen siap membuktikan batas koordinat hak guna lahan perusahaan agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas di mata masyarakat.

“Untuk penentuan batas lahan antara pabrik dan masyarakat kami siap kapan saja dengan menghadirkan BPN (Badan Pertanahan Nasional),” tegas Hepi.

Di tengah bergulirnya konflik lingkungan tersebut, persoalan tata kelola dana sosial perusahaan juga ikut mencuat pasca-manajemen berkomunikasi dengan kepala daerah. Wali Kota Subulussalam menyarankan agar penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT BSM ke depan wajib dititipkan satu pintu melalui Bappeda sesuai mandat qanun daerah.

Akibat benturan kepentingan yang belum menemui titik temu ini, beban sosial baru justru muncul di sektor ketenagakerjaan. Gara-gara mesin pabrik berhenti berputar, sebanyak 32 orang karyawan yang menggantungkan hidup di sektor industri pengolahan sawit ini terpaksa dirumahkan tanpa kejelasan nasib.

Pihak manajemen juga mengeluhkan tekanan kerugian finansial yang terus membengkak hingga menyentuh angka Rp1,6 miliar akibat keterlambatan pengiriman pasokan minyak sawit mentah. Di akhir keterangannya, Hepi selaku pengusaha lokal mendesak Pemerintah Kota Subulussalam lebih serius menjamin keamanan iklim investasi daerah.

“Saya sebagai putra daerah yang juga komisaris di perusahaan ini, sangat berharap iklim investasi ditampung saya sendiri dalam keadaan aman dan nyaman,” pungkas Hepi.