Dana TKD Rp21 Miliar Aceh Singkil Disorot, Pemkab Didesak Transparan ke Publik

RRI.CO.ID, Singkil - Dugaan miring kini tengah menerpa pengelolaan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 21 miliar di Kabupaten Aceh Singkil.

Sorotan tajam dari masyarakat membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, khususnya Dinas Keuangan dan Bappeda, kini didesak kuat untuk melakukan transparansi total terkait aliran dana jumbo tersebut.

Desakan ini disuarakan secara lantang oleh Pemerhati Daerah, Budi Harjo. Demi menyudahi kecurigaan publik, ia menuntut Pemkab membeberkan secara rinci mulai dari petunjuk teknis (Juknis), daftar kegiatan, lokasi, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab sebagai pelaksana.

"Jangan sampai publik hanya disuguhi angka Rp 21 miliar, tetapi tidak tahu uang itu masuk ke kegiatan apa, OPD mana yang mengelola, berapa nilai masing-masing kegiatan dan siapa penerima manfaatnya," kata Budi Harjo dalam keterangannya, Rabu, 30 September 2026.

Menurut Budi, keterbukaan informasi ini menjadi harga mati mengingat tambahan dana TKD 2026 tersebut dialokasikan untuk agenda krusial, yakni percepatan penanganan dan pemulihan daerah pascabencana.

Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berasumsi liar atau asal menuduh adanya praktik main mata. Namun, sikap Pemkab yang terkesan menutup-nutupi dokumen alokasi anggaran dan rincian kegiatan dinilai wajar jika memicu gelombang kecurigaan di tengah masyarakat.

"Kami tidak mengatakan Dinas Keuangan dan Bappeda melakukan kongkalikong itu harus dibuktikan, tetapi kalau informasi anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak dibuka, publik tentu bertanya " tegasnya.

Untuk membersihkan nama baik dan menepis segala rumor negatif, Budi meminta Pemkab Aceh Singkil segera membuka 8 poin utama ke hadapan publik. Poin-poin tersebut meliputi Juknis TKD Rp 21 miliar, rincian alokasi serta nilai pagu kegiatan, OPD pelaksana, daftar penerima manfaat, dokumen perencanaan, hingga bukti konkret realisasi fisik dan keuangannya.

Hingga berita ini diturunkan, Reporter RRI belum mendapatkan keterangan resmi dari Pemerintah melalui Dinas terkait soal pengelolaan dana TKD tersebut.