Perguruan Tinggi Swasta Hadapi Berbagai Tantangan Besar

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di DIY, saat ini menghadapi tantangan besar. Selain tantangan pendanaan, juga regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kesetaraan, antara PTS dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Profesor Achmad Nurmandi berharap, pemerintah bisa melahirkan reformasi kebijakan. Sehingga, seluruh PTS di DIY bisa memiliki landasan hukum yang adaptif dan berkeadilan.

Saat ini menurut Profesor Nurmandi, keresahan yang dirasakan UMY sebagai salah satu PTS sudah disampaikan kepada legislatif. Yaitu saat melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati di UMY belum lama ini.

”Karena DPR kan punya peran strategis untuk menjembatani berbagai persoalan PTS kepada pemerintah,” katanya, Sabtu, 11 Juli 2026. ”Harapan kami, aspirasi ini bisa dibahas bersama kementerian agar melahirkan kebijakan yang lebih adil.”

Nurmandi juga menyebut sejumlah regulasi yang perlu dievaluasi. Antara lain kebijakan penerimaan mahasiswa baru, mekanisme penyelenggaraan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

”Termasuk proses pembukaan program studi baru,” ucapnya. ”Hingga berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan perguruan tinggi swasta di Indonesia.”

Ia menilai, berbagai persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi, tanpa harus menunggu tambahan anggaran dari pemerintah. Sebab, jika harus meminta anggaran prosesnya bakal lebih panjang.

”Peraturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan perlu dievaluasi,” katanya. ”Agar tidak menjadi hambatan bagi pengembangan PTS.”