Pemkab Bantul Evaluasi Pilur Serentak 2026, Soroti Regulasi dan Partisipasi Warga

RRI.CO.ID, Bantul - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak 2026 yang telah berlangsung. Langkah itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul, Afif Umahatun menjelaskan, evaluasi mencakup sejumlah aspek seperti regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga tingkat partisipasi masyarakat. Dari sisi regulasi, pihaknya menilai masih terdapat celah dalam implementasinya di lapangan.

“Barangkali masih ada celah-celah regulasi di dalam implementasinya di lapangan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Nah, tentu itu akan kami lakukan perbaikan ke depan,” ucapnya, Senin, 5 Oktober 2026.

Sementara dari segi teknis penyelenggaraan, penyediaan fasilitas di tempat pemungutan suara (TPS) juga turut menjadi perhatian. Menurutnya, pelaksanaan Pilur juga bergantung pada penyediaan fasilitas yang memadai.

“Mudah-mudahan kemampuan keuangan daerah ke depan lebih baik, sehingga bisa memberikan fasilitas yang lebih baik juga untuk penyelenggaraan pemilihan lurah di dua tahun yang akan datang,” ujarnya.

Afif menambahkan, secara umum antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya dinilai sudah cukup tinggi. Meski begitu, masih terdapat beberapa wilayah yang tingkat partisipasinya menjadi catatan evaluasi.

“Sebagian besar sudah bagus dan meningkat, tetapi memang masih ada beberapa kelurahan yang tingkat partisipasi masyarakatnya masih menjadi catatan,” katanya.

Untuk itu, ke depan pihaknya akan memperkuat pendidikan politik di tengah masyarakat. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga dalam mengikuti pesta demokrasi di tingkat kalurahan.

“Ke depan tentu ini juga menjadi bahan evaluasi kami dengan menggandeng pihak-pihak lain agar pendidikan politik di masyarakat itu bisa diperkuat,” ucapnya menambahkan.