Anggaran Droping Air Menipis, Pemkab Gunungkidul Siapkan BTT 1,3 Miliar Rupiah

RRI.CO.ID, Gunungkidul - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kebutuhan air bersih yang diperkirakan masih tinggi hingga akhir musim kemarau. Terbatasnya anggaran untuk distribusi air bersih di BPBD maupun kapanewon mendorong pemerintah mengusulkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT).

BPBD Gunungkidul mengajukan anggaran sekitar Rp1,3 miliar yang rencananya digunakan untuk pengadaan hingga 5.000 tangki air. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi cadangan apabila kekeringan meluas dan permintaan air bersih dari masyarakat terus meningkat.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Edy Winarta mengatakan, distribusi air bersih hingga pekan lalu telah mencapai 520 tangki. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 2.864.000 liter air yang telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan.

“Masih 280 tangki untuk anggaran 2026. Untuk itu kami usulkan penggunaan BTT,” ujar Edy.

Menurutnya, kebutuhan droping air belum akan berakhir dalam waktu dekat. Berdasarkan perkiraan, musim kemarau masih berlangsung hingga November sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran agar pelayanan air bersih tetap berjalan.

“Kemarau masih akan terjadi sampai dengan November mendatang. Sehingga kebutuhan droping air masih tinggi, sedangkan saat ini ketersediaan anggaran murni baik milik BPBD maupun kapanewon sudah menipis,” jelasnya.

Distribusi air yang dilakukan BPBD sejauh ini paling banyak menyasar wilayah Tepus. Berdasarkan data rekapitulasi, sebanyak 192 tangki telah dikirim ke wilayah tersebut.

Rongkop menjadi wilayah dengan distribusi terbanyak berikutnya dengan 124 tangki. Kemudian Panggang 56 tangki, Saptosari 44 tangki, Ngawen 32 tangki, Semin 20 tangki, Wonosari dan Girisubo masing-masing 16 tangki. Sementara Ponjong, Nglipar, dan Purwosari masing-masing menerima delapan, delapan, dan empat tangki.

BPBD bersama pemerintah daerah juga melakukan pembahasan mengenai rencana pemanfaatan BTT tersebut, termasuk menentukan pola dan wilayah distribusinya.

“Hari ini kita lakukan desk untuk membahas seperti apa nanti sebarannya. Semoga dapat segera di-ACC dan nanti droping tetap terus berjalan,” kata Edy.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, membenarkan adanya konsultasi dari BPBD mengenai rencana penggunaan BTT untuk penanganan kekeringan.

Putro menyebut nilai yang diajukan berada di kisaran lebih dari Rp1 miliar. Sementara itu, total pagu BTT Gunungkidul dalam APBD 2026 mencapai Rp8.643.246.563.

Dari jumlah tersebut, realisasi penggunaan baru sekitar Rp459.368.000. Anggaran itu antara lain telah digunakan untuk penanganan sapi mati, restitusi pajak, serta kebutuhan penanganan darurat bencana hidrometeorologi, termasuk kejadian longsor di Kapanewon Ponjong.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp8,184 miliar BTT yang belum digunakan.

“Masih terdapat sekitar Rp8,184 miliar anggaran BTT yang belum terealisasi sehingga masih sangat bisa untuk penanganan kekeringan,” kata Putro.

Di tingkat kapanewon, kebutuhan tambahan anggaran juga mulai dirasakan. Salah satunya di Kapanewon Purwosari yang memperkirakan dana droping air akan habis pada Agustus.