PCS 2026 Digelar di Yogyakarta, Soroti Konservasi Berbasis Masyarakat

RRI.CO.ID, Sleman - Yogyakarta akan menjadi tuan rumah gelaran People's Conservation Summit (PCS) 2026, tepatnya pada 1-3 September 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM. Gelaran ini diiniasi oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII) yang merupakan gabungan dari sembilan organisasi yang mendorong adanya perubahan paradigma terkait konservasi dan menempatkan masyarakat sebagai subjek konservasi.

Wakil Ketua Pelaksana People's Conservation Summit 2026 Aria Sakti Handoko menjelaskan kegiatan ini berangkat dari program konservasi di Indonesia yang dinilai meminggirkan komunitas-komunitas yang sudah lama hidup dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Hal ini sebagai bagian dari konsep konservasi benteng. Di mana manusia dilihat sebagai pihak yang perlu untuk dipinggirkan agar alam bisa terlindungi oleh sendirinya. Padahal, menurut Aria Indonesia memiliki nilai budaya yang luhur dan tata kelola yang diwariskan secara turun temurun berupa ragam nama dan beragam kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Misalnya, tradisi Lubuk Karangan asli Sumatera, Tembawang dari Kalimantan, tradisi Sasi dari Maluku, tradisi Awig-Awig dari Bali dan NTT, serta berbagai tradisi lainnya.

"People's Conservation Summit ini sebagai arena yang bisa digunakan untuk masing-masing pihak terkait dengan konservasi ini. Untuk saling bersinergi, berdialog secara transdisipliner," kata Sakti saat jumpa pers di Sleman, Minggu, 30 Agustus 2026.

Sejumlah pihak akan turut diajak berdiskusi pada gelaran ini. Mulai dari pemerintah, akademisi, peneliti, hingga praktisi konservasi. Tim Substansi Panitia People’s Conversation Summit 2026 Lasti Fadilla menjelaskan event ini turut digelar juga pada tingkat Internasional. Pada hari pertama, People’s Conversation Summit 2026 akan diwarnai dengan diskusi yang turut melibatkan masyarakat adat. Lasti menyebut setidaknya ada 8 tematik yang menjadi pembahasan. Diantaranya adalah sistem pengelolaan dan perlindungan wilayah kehidupan, kepemimpinan masyarakat dalam pengelolaan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat, pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perencanaan sektor lingkungan hidup, dan berbagai panel lainnya.

“Masyarakat bisa menceritakan bagaimana mereka menjalankan perlindungan alam, pemanfaatan berkelanjutan, bagaimana mereka mengatur wilayahnya dan lain-lain sebagainya. Dan itulah sebenarnya yang menjadi ke-khasan konservasi yang dijalankan masyarakat,” kata Lasti.

Lasti menambahkan, nantinya para akademisi akan memberikan masukan dari sisi akademik sehingga dapat memperkuat makna dari konservasi yang dijalankan masyarakat. Sementara, pada hari kedua People’s Conservation Summit 2026 akan membahas berbagai koreksi terhadap kebijakan yang ada, memetakan tantangan yang ada, serta upaya yang dapat dilakukan ke depannya.

“Sebenarnya People's Conservation Summit ini tidak hanya berhenti dalam ruang diskusi, tapi ada proses lanjutan dari ini. Kami menghadirkan tidak hanya akademisi dan masyarakat, tapi juga ada aparat-aparat pemerintah,” ucap Lasti.

People’s Conversation Summit 2026 turut menggandeng Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) UGM. Ketua PANDEKHA UGM Yance Arizona menuturkan ada asumsi bahwa hutan harus dikontrol secara penuh oleh negara dan hutan harus jadi milik negara. Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dianggap sebagai ancaman dan dianggap perlu diusir. Praktik pengolahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat juga dianggap tidak ilmiah. Menurut Yance, pandangan itu merupakan warisan praktik penguasaan hutan pada masa colonial yang masih diteruskan hingga kini.

“Meskipun kita sudah punya undang-undang kehutanan baru, tapi undang-undang kehutanan kita masih sangat berwatak kolonial. Sekarang misalkan hutan masih dianggap sebagai milik negara. Kalau ada masyarakat tinggal di dalam kawasan hutan berarti dia menebangi kawasan hutan tanpa izin sehingga mereka dikriminalisasi, banyak sekali itu terjadi. Jadi itu menjadi konteks menapa kita perlu bicara tentang dekolonisasi kehutanan,” kata Yance.