Pembangunan Jalan Plono - Nglinggo di Kulon Progo diharapkan Segera Terlaksana

RRI.CO.ID, Kulon Progo — Badan Otorita Borobudur (BOB) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menegaskan komitmen bersama untuk melanjutkan pembangunan akses jalan Pasar Plono - Nglinggo. Pembangunan ruas jalan ini dinilai penting karena menjadi salah satu akses utama dalam mendukung dan mengembangkan ekosistem pariwisata di kawasan Perbukitan Menoreh.

Plt Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto, menjelaskan, akses jalan yang memadai, akan berdampak pada pariwisata Nglinggo Barat, Nglinggo Timur, Samigaluh, serta Kabupaten Kulon Progo pada umumnya.

"Jika sudah terbangun dengan baik, pariwisata di Kabupaten Kulon Progo akan lebih maju. Efek positifnya, perekonomian tentu akan lebih menarik," ujarnya, Rabu 27 Agustus 2026.

Yusuf memaparkan, total panjang proyek jalan Pasar Plono Nglinggo tersebut, mencapai 3,47 kilometer. Dari keseluruhan target tersebut, saat ini baru terbangun sekitar 1 kilometer.

"Total semuanya 3,47 km. Kurang 2,47 km. Dan itu yang kita perjuangkan bersama. Hari ini kita sudah koordinasi dengan Pak Wakil Bupati Kulon Progo, insyaallah sama-sama komitmen dan kita langsung tinjau ke lokasi," ujarnya.

Untuk menuntaskan sisa pembangunan jalan tersebut, BOB terus membangun sinergi dan lintas koordinasi dengan berbagai instansi tingkat pusat maupun daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi DIY, Ersy Perdana, menjelaskan, Pihaknya siap mengeksekusi pengerjaan fisik kapan saja selama ada penugasan resmi beserta alokasi anggaran yang pasti.

"Kami dari PJN hanya melaksanakan tugas. Kalau memang diberi tugas dan ada dananya, kami siap melaksanakan," ujarnya.

Ersy mengungkapkan, hingga saat ini belum ada rencana kelanjutan proyek di Samigaluh tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat. Bahkan, untuk perencanaan di tahun anggaran 2027, pos anggaran reguler untuk kelanjutan proyek tersebut diperkirakan belum tersedia.

"Kemarin ada usulan di IJD, ini masih proses dan sepertinya belum bisa. Di tahun 2027 juga di anggaran reguler sepertinya belum ada. Nanti mungkin ada alternatif lain untuk mendorong kegiatan tersebut," ujarnya.

Meski terdapat dorongan dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemda DIY agar proyek vital tersebut segera dilanjutkan dan dikawal ke tingkat pusat, Ersy menyebut bahwa PJN tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawalan kebijakan atau intervensi penganggaran ke pemerintah pusat.

Tugas dan fungsi teknis PJN sepenuhnya bergantung pada keputusan dan alokasi dana yang ditetapkan oleh Kementerian.

"Kami kan sebenarnya hanya pelaksana. Kami siap-siap saja untuk diberi tugas. Kalau untuk mendorong, kami tidak ada wewenang untuk itu karena posisi kami sebagai pelaksana," ucapnya.

Namun demikian, pembangunan ruas jalan ini dinilai sangat vital karena menjadi salah satu akses utama dalam mendukung dan mengembangkan ekosistem pariwisata di kawasan Perbukitan Menoreh.

Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menegaskan bahwa upaya yang dilakukan sekarang ini merupakan ikhtiar demi kepentingan masyarakat luas. Pembangunan akses jalan tersebut dinilai sangat penting, untuk mendukung sektor pariwisata sekaligus mempermudah mobilitas serta konektivitas ekonomi warga setempat.

"Tentunya harapan ini adalah kita harus segera berkolaborasi dalam artian bukan hanya angan-angan. Apapun langkah, upaya, dan daya harus kita upayakan untuk masyarakat yang terbaik," ujarnya.

Pemkab Kulon Progo bersama BOB, lanjut Ambar, aktif melakukan pengajuan alokasi anggaran serta menyusun bahan dukungan ke pemerintah pusat.

Ambar berharap berbagai proses pengajuan ini dapat segera membuahkan hasil agar pengerjaan fisik dapat terwujud pada target perencanaan mendatang.