RRI.CO.ID, Yogyakarta - Badan Pusat Statistik (BPS), membuka mekanisme pemutakhiran data mandiri, untuk perbaikan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil, setelah muncul protes dari sejumlah warga, yang dikeluarkan dari desil 1 hingga 4.
Kondisi itu membuat mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin, kehilangan hak mendapat program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih telah menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri.
| Baca juga: Pekerja di DIY Sebanyak 2 Juta Orang |
”Ini bagi masyarakat yang mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya, desilnya atau seperti apa,” katanya, Rabu, 26 Agustus 2026. ”Bisa melakukan update mandiri melalui Cek Bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS.”
Saat ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih memetakan jumlah warga miskin dan rentan miskin, yang kehilangan hak mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial, Suyarno, juga memastikan protes dari masyarakat tidak sampai memicu gejolak sosial.
"Kalau gejolak sih mungkin nggak, tapi bagaimana proses mempertanyakan mereka kenapa desilnya berubah,” ucapnya. ”Ketika normal itu nggak terlalu banyak ya, ini menurut saya tidak normal ya karena banyak sekali yang berubah gitu ya.”
Selain melakukan pemetaan, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan mekanisme verifikasi faktual. Agar upaya perbaikan data desil bisa berjalan dengan baik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....