RRI.CO.ID, Yogyakarta – Dosen Fakultas Pendidikan UMY, Lanoke Intan Paradita mendorong pemerintah, agar jangan fokus pada capaian angka di Program Sekolah Rakyat pada 2027 mendatang. Target itu juga harus diimbangi perbaikan kualitas pembelajaran dan pemerataan infrastruktur pendidikan.
”Target pemerintah menjaring 150 ribu siswa miskin ke Sekolah Rakyat pada 2027, belum menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan di Indonesia,” katanya, Minggu, 16 Agustus 2026. ”Pemerintah jangan hanya fokus ke capaian angka.”
Hingga kini, pemerintah telah mengoperasikan 165 bangunan Sekolah Rakyat untuk menampung 43 ribu siswa, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Menurut Lanoke, persoalan utama pendidikan nasional bukan pada jumlah fasilitas dan siswa yang dijangkau.
”Kalau target angkanya, menurut saya masuk akal,” ujarnya. ”Namun yang lebih penting adalah urgensi dan ketepatan strategi perbaikan kualitas pendidikan serta pengentasan kemiskinan.”
Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab UMY ini menekankan, jika pemerataan akses pendidikan harus mempertimbangkan kondisi anak-anak di daerah terbelakang, terdepan, dan terluar (3T). Di wilayah ini, perjalanan menuju sekolah butuhkan waktu berjam-jam.
”Dengan medan ekstrem, seperti menyeberangi sungai,” ujarnya. ”Hal ini menunjukkan, hambatan pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar.”
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan transportasi, serta akses anak terhadap sumber belajar yang berkualitas. Pembangunan sekolah harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....