RRI.CO.ID, Gunungkidul – Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus dilakukan melalui berbagai skema bantuan. Perkembangan program tersebut ditinjau langsung Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih di Padukuhan Karangnongko, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo.

Monitoring rehabilitasi RTLH ini ditujukan untuk memastikan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan memenuhi standar kelayakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto menjelaskan, persoalan RTLH di wilayahnya masih cukup besar. Berdasarkan keputusan daerah, terdapat 21.758 unit rumah yang masuk dalam daftar RTLH.

“Penanganan telah dilakukan secara bertahap melalui berbagai sumber pembiayaan. Sampai dengan 31 Juli 2026, sebanyak 2.015 unit ditangani menggunakan APBD Kabupaten, sedangkan 2.693 unit memperoleh dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari pemerintah pusat,” katanya.

Selain APBD dan bantuan pusat, rehabilitasi RTLH juga mendapat dukungan dari Dana Keistimewaan, APBD Provinsi, CSR perusahaan, hingga Baznas. Meski demikian, saat ini masih terdapat 15.342 unit RTLH yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pada 2026, Pemkab Gunungkidul menargetkan rehabilitasi 256 unit rumah di 14 kapanewon dan 53 kalurahan.

Salah satu penerima manfaat adalah keluarga Ipung Permadi Perkasa yang mendapatkan bantuan stimulan senilai Rp20 juta dari APBD Kabupaten. Penerima manfaat juga mengeluarkan dana swadaya sekitar Rp40 juta dengan semangat gotong royong warga. Pembangunan rumah tersebut kini mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung pada 15 Agustus 2026.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bantuan ini merupakan pemicu agar warga memiliki hunian yang lebih layak.

“Bantuan ini adalah stimulan agar warga memiliki hunian yang lebih sehat dan layak. Kami berharap dengan rumah yang lebih baik, kesejahteraan keluarga juga meningkat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta perangkat kalurahan aktif mendata warga yang belum memiliki KTP, anak putus sekolah untuk diarahkan ke program Kejar Paket C, serta lansia terlantar dan penyandang disabilitas guna mempercepat pengentasan kemiskinan.