Uji Coba Bertahap, Perlinsos Mulai Diimplementasikan Serentak Tahun Depan

RRI.CO.ID, Sleman – Pemerintah tengah melakukan uji coba digitalisasi website perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Digitalisasi perlinsos ini sekaligus menjadi upaya untuk memperbaharui data penerima bansos. Dengan demikian, bansos nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba menjelaskan kini uji coba digitalisasi perlinsos telah dilaksanakan di 152 kabupaten di Indonesia. Diantaranya adalah di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sleman. Uji coba akan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan.

“Dari Banyuwangi, 43 kabupaten, 152 (kabupaten) nanti nationwide. Jadi, sampai dengan akhir tahun ini kami lakukan uji coba dan evaluasi kemudian untuk di roll out nasional tahun depan,” kata Mira saat meninjau uji coba digitalisasi perlinsos di Kalurahan Donoharjo, Sleman, Kamis, 13 Agustus 2026.

Mira menyebut, Kementerian Komdigi turut berperan dalam menyiapkan infrastruktur digital. Pihaknya memastikan setiap daerah memiliki akses internet yang baik demi kelancaran digitalisasi perlinsos. Meski demikian, Mira mendorong kepala daerah untuk ikut berperan aktif jika terdapat kendala internet. Ini seperti yang terjadi di sejumlah daerah, di mana kepala daerah turut mengumpulkan warga di suatu tempat dan diberikan fasilitas internet.

Selain itu, Komdigi juga turut mengembangkan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP). Sistem ini memungkinkan terjadinya verifikasi antarinstansi yang lebih cepat dan akurat.

“Di sini menghindari terjadinya duplikasi data dan kita sekarang sangat berhati-hati terhadap data. Data tetap duduk di instansi masing-masing. Dia (data) akan bisa bertanya (dikonfirmasi) ke PLN mengenai penggunaan listrik, Korlantas terkait dengan kepemilikan kendaraan, dan beberapa instansi terkait. Melalui suatu formula bisa ditentukan bahwa KK ini layak atau tidak untuk menerima bansos,” ujarnya.

Mira menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data yang ada di website perlinsos. Sebab, proses verifikasi yang berkaitan dengan instansi lain tidak dilakukan dengan membuka data sepenuhnya dan data tetap berada pada instansi yang bersangkutan. Mira juga memastikan tak ada pungutan biaya pada proses digitalisasi perlinsos. Untuk itu, masyarakat perlu berhati-hati dalam mengakses link serta tidak mudah percaya jika ada yang pihak yang meminta uang.

“Karena kan dibilangnya digital. Jadi link forward, tapi sebetulnya phishing, malah mencuri data pribadi. Kami tekankan hanya menggunakan domain go.id. Kalau dibantu dengan agen, masyarakat itu boleh cerewet. Boleh ditanya, beneran agen atau tidak karena agen itu harus terdaftar,” ucap Mira.