RRI.CO.ID, Sleman – Dinas Pendidikan Sleman meluncurkan aplikasi gerakan andhum handarbeni penanganan anak tidak sekolah (Gandheng ATS), Rabu, 5 Agustus 2026. Aplikasi ini merupakan media untuk melacak siswa di Sleman yang rentan putus sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman Mustadi menjelaskan program ini ditopang tiga strategi utama, yaitu penguatan regulasi melalui SOP pelayanan terpadu, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem monitoring digital berbasis Early Warning System (EWS). Aplikasi Gandheng ATS bekerja secara sistematis melalui empat tahap implementasi berbasis peringatan dini di lapangan. Dimulai dari deteksi dini dan peringatan otomatis (Early Warning) dengan memantau data kehadiran dan risiko siswa di sekolah.

"Jika seorang murid terindikasi sering absen atau berpotensi putus sekolah, EWS secara otomatis mengirimkan notifikasi alert kepada pihak sekolah dan dinas,” kata Mustadi.

Dia menambahkan, pihaknya turut melakukan pemetaan akar penyebab anak tidak sekolah. Seperti faktor ekonomi, kendala keluarga, hingga kondisi kesehatan. Dengan demikian, data dapat terverifikasi secara presisi. Lalu, dapat dilanjutkan dengan rujukan (intervensi terpadu) melalui instansi terkait dan monitoring evaluasi real-time. Mustadi mengatakan keberadaan aplikasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2024 tentang penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.

“Gandheng ATS merupakan respon kebijakan atas kebutuhan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan adaptif. Kami mengusung filosofi Andhum Handarbeni berbagi rasa, memiliki, dan bertanggung jawab bersama demi mewujudkan Sleman bebas ATS,” ucap Mustadi.

Sementara, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengaku memberikan dukungan penuh terhadap inovasi ini. Dia berharap, aplikasi Gandheng ATS bisa memberikan dampak utamanya pada bidang pendidikan.

“Saya berharap aplikasi ini benar-benar bisa mendeteksi akar masalahnya, apakah karena ekonomi, keluarga, atau kesehatan. Kita juga harus memastikan mutu pendidikan di sekolah non-formal atau PKBM sama baiknya dengan sekolah reguler," ujar Harda.