RRI.CO.ID, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mulai mendorong pengembangan tanaman sorgum di lahan-lahan marginal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, tanaman tersebut juga berpotensi menjadi sumber karbohidrat alternatif pengganti beras.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo menjelaskan, pengembangan sorgum sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2013-2015. Kawasan Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, menjadi wilayah dengan lahan sorgum terbanyak di Bumi Projotamansari.

“Saat itu luas tanam sorgum di Bantul meningkat secara bertahap dari 20, 30, 40, hingga puncaknya mencapai 100 hektare. Paling banyak di Poncosari, Srandakan,” ucapnya, Minggu, 2 Agustus 2026.

Meski produktivitas saat itu dinilai cukup baik, budidaya sorgum di Bantul sempat terhenti. Dua faktor penyebabnya yakni harga panen di offtaker (pembeli) yang terbilang rendah, serta gangguan hama burung.

“Dulu hasil panen per hektare bisa sekitar 6-7 ton. Tapi ada kendala di harga jualnya yang belum terlalu bagus. Selain itu juga banyak hama burung, karena tanaman ini disukai oleh burung,” ujarnya.

Meski begitu, berbagai upaya terus dilakukan untuk kembali mengembangkan tanaman tersebut salah satunya di wilayah Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri yang melibatkan kelompok tani setempat serta Pondok Pesantren Al Mahali Watu Ageng. Dengan memanfaatkan lahan marginal, budidaya sorgum diharapkan dapat kembali berkembang di Kabupaten Bantul.

“Harapannya bisa dikembangkan di lahan-lahan marginal lainnya. Karena terus terang lahan marginal di Bantul ini cukup banyak terutama di wilayah Dlingo dan Imogiri. Harapannya lahan-lahan tersebut bisa produktif,” katanya.

Selain sebagai bahan pangan, Joko menilai tanaman sorgum berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. Sebab, limbah sorgum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

“Selain sebagai pengganti nasi, limbah atau batang sorgum ini bisa digunakan untuk pakan ternak baik dikonsumsi langsung, maupun dibuat silase,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala DKPP DIY Aris Eko Nugroho menyatakan, pemanfaatan lahan Sultan Ground (SG) untuk pertanian sorgum pada prinsipnya terbuka bagi masyarakat. Namun, hal itu perlu dibarengi dengan pemetaan potensi lahan serta kepastian pasar, agar petani tidak mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil panen.

“Pemanfaatan SG untuk pertanian sangat terbuka ya, tergantung dari keinginan masyarakat mau ditanami apa. Namun, harapannya ada pemetaan yang jelas sehingga tidak terjadi kesulitan saat penjualannya,” katanya.

Selain itu, Aris juga menekankan pentingnya hilirisasi produk. Hasil panen diharapkan tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi diolah lagi sehingga menjadi produk bernilai tambah.

“Harapannya pengolahan hasil akhirnya juga dipikirkan. Jadi tidak hanya dijual sebagai produk pertanian saja, tapi diolah menjadi produk lainnya yang memiliki nilai lebih tinggi. Bahkan kalau perlu bekerja sama dengan perusahaan yang sudah bergerak di bidang itu,” ujar Aris.