RRI.CO.ID, Bantul – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul menargetkan setiap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mendorong sedikitnya 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai status graduasi atau keluar dari kategori miskin sepanjang tahun ini. Langkah tersebut demi mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kemandirian ekonomi keluarga.

Kepala Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengungkapkan, target tersebut sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial. Menurutnya, saat ini total pendamping PKH di Bumi Projotamansari mencapai 213 orang.

“Target dari Kemensos itu tiap pendamping PKH mampu mengentaskan 24 KPM pada tahun ini. Total pendampingnya berjumlah 213 orang,” ucapnya, Senin, 3 Agustus 2026.

Krisna menjelaskan, penilaian graduasi dilakukan melalui asesmen dengan sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Variabel yang digunakan mengacu pada indikator kesejahteraan, antara lain pekerjaan, besaran penghasilan, kondisi tempat tinggal, hingga berbagai indikator sosial ekonomi lainnya.

“Sudah ada beberapa variabel dari BPS yang mencakup 39 indikator seperti pekerjaan, penghasilan bulanan, keadaan rumah, dan sebagainya,” ujarnya.

Dalam proses asesmen, Dinsos Bantul juga mempertimbangkan potensi usaha yang dimiliki penerima manfaat. Apabila KPM memiliki usaha yang mampu menopang kebutuhan sehari-hari, maka dapat diusulkan untuk keluar dari daftar penerima bantuan sosial.

“Kalau saat asesmen dia punya usaha seperti berjualan mi ayam, pasti ada penghasilannya. Nah, itu nanti dicoret. Jadi tidak selamanya menjadi orang miskin,” katanya.

Selain itu, graduasi juga dapat dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing penerima manfaat. Dengan demikian, bantuan tersebut dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

“Ada yang dengan kesadaran sendiri merasa kondisi ekonominya sudah membaik, melapor ke kami untuk dicoret dan tidak menerima bantuan lagi,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, pengentasan kemiskinan saat ini ditekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi. Dengan demikian, setiap keluarga prasejahtera didorong untuk mampu mandiri sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah.