RRI.CO.ID, Yogyakarta - Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Basillica Dyah Putranti, mendorong pemerintah melibatkan anak dalam penyusunan kebijakan publik.

Dyah mengatakan anak tidak seharusnya hanya menjadi sasaran program, tetapi juga diberi ruang untuk menyampaikan pemikiran dan aspirasinya. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman anak.

“Kata kuncinya adalah inklusif. Kalau di kota layak anak itu kan ramah anak gitu ya. Jadi bagaimana seluruh sistem yang ada ini, sistem masyarakat kita ini bisa benar-benar inklusif untuk anak gitu ya. Inklusif itu melibatkan anak,” ujarnya dalam Podcast Popcorn PSKK UGM.

Ia mencontohkan, anak dapat dilibatkan dalam memberikan masukan untuk merancang kota yang ramah anak maupun dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, cara tersebut akan membuat kebijakan lebih berpihak pada kepentingan anak.

Dyah menilai selama ini pandangan orang dewasa kerap mendominasi penyusunan kebijakan. Padahal, hasil diskusi bersama Forum Anak menunjukkan bahwa kebutuhan dan perspektif anak sering kali berbeda dengan apa yang direncanakan orang tua.

“Kalau perlu mereka diajak untuk merancang gitu ya misalnya dalam penjaringan penyusunan RPJMD gitu ya. Mereka perlu dilibatkan lalu didengarkan maunya mereka apa,” ucapnya menegaskan

Menurutnya, pelibatan anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem yang inklusif sekaligus mendukung terwujudnya kota yang benar-benar ramah anak.