RRI.CO.ID, YOGYAKARTA – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mendorong percepatan perluasan layanan air perpipaan di wilayahnya. Langkah ini ditegaskan sebagai fondasi krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker dalam Workshop Dewan Pengawas BUMD Air Minum Se-Indonesia di Malioboro Hotel & Conference Center, Rabu, 22 Juli 2026.

Hasto mengungkapkan bahwa cakupan akses air perpipaan di Kota Yogyakarta saat ini baru mencapai sekitar 30 persen. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen mengejar target agar angka tersebut melesat mendekati 80 persen sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

"Kalau kita ingin membangun sumber daya manusia yang unggul, maka akses air bersih dan sanitasi tidak boleh diabaikan. Saat ini cakupan air perpipaan di Kota Yogyakarta sekitar 30 persen. Terus kita dorong mendekati 80 persen sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030," katanya.

Sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Hasto menjelaskan bahwa penggunaan air perpipaan lebih terjamin kualitasnya dibandingkan air sumur atau air tanah yang rentan tercemar. Kondisi sanitasi ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

"Sebagus apa pun asupan gizi yang diberikan, kalau anak terus mengalami diare akibat air dan sanitasi yang tidak sehat, pertumbuhannya akan terganggu. Karena itu air bersih menjadi bagian penting dalam membangun kualitas generasi mendatang," ucapnya.

Hasto menekankan bahwa kualitas sanitasi dan air minum berkaitan erat dengan penyakit menular seperti diare, yang dapat menghambat tumbuh kembang anak sekaligus menjadi faktor risiko stunting. Perhatian terhadap akses air bersih menurutnya harus dimulai sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) guna menentukan perkembangan anak di masa depan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan air perpipaan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, BUMD Air Minum, dan seluruh pemangku kepentingan.

"BUMD Air Minum menjadi tulang punggung pemerintah dalam menyediakan layanan air minum yang aman. Karena itu kapasitas dan cakupan layanannya harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan air perpipaan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pendidikan Tirta Dharma PERPAMSI Muslih menyampaikan bahwa lokakarya tersebut bertujuan memperkuat kapasitas Dewan Pengawas BUMD Air Minum dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan daerah.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 74 peserta yang berasal dari 34 BUMD Air Minum dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

"Yang disampaikan Pak Hasto sangat relevan. Perlu perubahan pola pikir dan tata kelola agar pelayanan air perpipaan bisa berkembang lebih cepat. Jika ingin mengejar target 80 persen pada 2030 dan menuju 100 persen pada Indonesia Emas 2045, maka perlu komitmen bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pengelola BUMD Air Minum," ujarnya.