RRI.CO.ID, Yogyakarta – Sebuah pesan penting disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Dr Noorhaidi Hasan pada kegiatan Simposium Nasional Pendidikan Pancasila bertajuk “Melalui Integrasi Ilmu, Spiritualitas, dan Kebangsaan: Penguatan Ideologi Pancasila dalam Perspektif Integratif, Interkonektif, dan Transformatif” yang diselenggarakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Noorhaidi menegaskan, Pancasila bukan sekadar ideologi negara, melainkan filosofi dasar kehidupan berbangsa sekaligus kompas moral yang telah menjaga keutuhan Indonesia selama puluhan tahun sebagai bangsa yang majemuk.

“Di tengah derasnya arus globalisasi, menguatnya eksklusivisme, dan berbagai tantangan kebangsaan, Pancasila tidak cukup diajarkan secara legalistik maupun indoktrinatif. Pendidikan Pancasila harus dihadirkan melalui perspektif integratif dan interkonektif sehingga benar-benar hidup dalam seluruh proses pembelajaran,” ujarnya, Senin, 27 Juli 2026, pada forum yang berlangsung di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga.

Noorhadi Hasan menyebutkan, UIN Sunan Kalijaga ingin memberikan kontribusi yang lebih nyata dengan menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipelajari dalam satu mata kuliah, tetapi menjadi perspektif yang mewarnai seluruh disiplin ilmu.

Sementara itu, Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Prof KH Yudian Wahyudi mengajak perguruan tinggi belajar dari sejarah peradaban dunia. Menurutnya, kemunduran suatu bangsa terjadi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi dipisahkan dari nilai-nilai agama. Sebaliknya, kemajuan hanya dapat dicapai melalui integrasi antara penguasaan sains, riset, dan moralitas.

Ia mengulas sejarah peradaban Islam di Andalusia yang mengalami kemunduran ketika tradisi keilmuan eksperimental dan teknologi ditinggalkan. Dari pengalaman sejarah tersebut, Yudian menegaskan, Indonesia harus memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa melepaskan fondasi nilai-nilai Pancasila dan agama.

“Ilmu, agama, dan riset harus berjalan bersama. Bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi bangsa yang memimpin peradaban,” ujarnya.

Menurut Yudian, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), khususnya UIN Sunan Kalijaga, memiliki posisi strategis dalam melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga menguasai sains, teknologi, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

“Paradigma integrasi keilmuan yang dikembangkan UIN Sunan Kalijaga saat ini, saya rasa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa maju di masa depan,” ucap Yudian.

Usai pembukaan, simposium dilanjutkan dengan sesi panel yang dimoderatori Dr Sujadi, dan menghadirkan empat akademisi terkemuka dari berbagai disiplin ilmu. Prof Dr M Amin Abdullah, Anggota Dewan Pengarah BPIP, mengawali diskusi melalui paparan bertajuk “Pancasila sebagai Etika Keilmuan dan Spiritualitas Kebangsaan dalam Perspektif Integratif–Interkonektif–Transformatif”, yang menegaskan pentingnya Pancasila sebagai orientasi etik dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, ada Prof Dr Melani Budianta, Guru Besar (Purnadinas) Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) yang juga anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), sekaligus penerima Penghargaan Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2025, yang menyampaikan materi bertajuk "Membumikan Pancasila sebagai Praktik Kebudayaan".

Akademisi yang dikenal sebagai pakar kajian budaya, sastra bandingan, kajian gender, dan post-kolonialisme ini mengajak peserta memaknai Pancasila sebagai praktik sosial dan kebudayaan yang terus dirawat melalui penghormatan terhadap keberagaman, kemanusiaan, dan semangat kebangsaan.

Narasumber berikutnya yang menyampaikan paparan secara daring dari KBRI Tashkent, Prof Dr Siti Ruhaini Dzuhayatin, Guru Besar Hak Asasi Manusia dan Gender serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan, menyoroti pentingnya Pendidikan Pancasila dalam perspektif gender dan kemanusiaan global sebagai fondasi bagi terwujudnya kesetaraan, toleransi, dan perdamaian dalam masyarakat multikultural.