RRI.CO.ID, SLEMAN — Para relawan, mitra dapur, pelaku UMKM, dan simpatisan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Auditorium Monumen Jogja Kembali (Monjali), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu, 8 Juli 2026. Mereka berkumpul dalam aksi damai dan konsolidasi bertajuk “Jogja Kembali untuk Negeri, Bersama Bergerak, Berbagi untuk Negeri”.
Selain sebagai dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG, kegiatan tersebut juga menjadi penyampaian aspirasi terkait penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta perbaikan regulasi teknis di lapangan.
Monjali dipilih sebagai lokasi acara, karena memiliki makna historis yang mendalam. Tema 'Jogja Kembali untuk Negeri' sengaja diambil dengan berkaca pada peristiwa sejarah 29 Juni 1949, saat Yogyakarta kembali menjadi Ibu Kota Republik Indonesia.
Semangat persatuan, gotong royong, dan pelayanan nyata inilah yang kini direfleksikan kembali oleh para relawan demi menyukseskan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Relawan MBG (REL MBG) DIY, Asep Susilo AS, menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar ajang kumpul bersama, melainkan momentum penting untuk menyatukan visi dan memberikan pembinaan khusus kepada para relawan.
"Konsolidasi yang didasari rasa kesadaran dan kebersamaan ini ditujukan untuk menuju kekuatan semangat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Kami memberikan arah dan pembinaan agar para relawan bisa bekerja dengan hati, memberikan hasil maksimal, serta memegang teguh prinsip dan tanggung jawab," ujarnya.
Lebih lanjut, Rel MBG yang bergerak bersama asosiasi seperti HMD Gemas dan GAPEMBI menyatakan bahwa para relawan di lapangan merupakan pelaku langsung yang memahami dinamika riil. Oleh karena itu, pihaknya tengah merumuskan berbagai temuan lapangan untuk diusulkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Final mendatang.
Hal penting lainnya, adalah mendorong agar Program MBG dan status para relawan diperkuat secara hukum melalui undang-undang. Asep berharap status relawan dapat ditingkatkan menjadi pekerja formal agar tata kelola program menjadi lebih profesional dan akuntabel.
"Kami berharap MBG disahkan melalui undang-undang agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pelaku usaha, yayasan sebagai pelaksana, maupun para pekerja. Kami sangat berharap relawan bisa dinaikkan statusnya sebagai pekerja, agar pertanggungjawaban pengendalian dan pelaksanaan SOP menjadi lebih pasti karena sudah ada hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang," ucapnya.
Menurut Asep, payung hukum yang kuat dibutuhkan untuk menghindari ketimpangan yang selama ini terjadi di lapangan, salah satunya mengenai perbedaan insentif antar-Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Ia menilai keberlanjutan program jangka panjang ini tidak boleh hanya bergantung pada kebijakan atau diskresi yang bersifat sementara.
"Ketika landasan undang-undangnya jelas, semua akan berjalan dengan pedoman yang pasti agar program ini bisa tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan," ujarnya.
Ketua Gapembi DIY, Nur Kholis, menegaskan bahwa seluruh elemen MBG mulai dari mitra, relawan, hingga pemasok (supplier) berkomitmen untuk memberikan andil pemikiran demi menyukseskan program krusial ini. Namun, ia mengingatkan agar kepemimpinan yang baru tidak serta-merta mengabaikan aturan-aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya.
Ia juga Dorong Pembentukan Undang-Undang MBG Demi Keberlanjutan Program,
Mengingat status MBG sebagai salah satu Program Strategis Nasional yang sangat krusial bagi masa depan bangsa, Gapembi DIY secara terbuka mendorong agar program ini segera dipayungi oleh regulasi setingkat undang-undang.
"Kami ingin mendapatkan kepastian hukum, kami juga mendorong adanya Undang-Undang MBG. Ini adalah Program Strategis Nasional yang sangat penting. Jadi program ini harus dipayungi dengan undang-undang agar keberlanjutan dan juga kepastian bagi semua pelaku di MBG ini bisa terjamin oleh hukum," ujarnya.
Nur Kholis berharap BGN segera membenahi pola koordinasi agar para pelaku usaha dan relawan yang bergantung pada program ini.
Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) DIY, A. Supriyanto, menjelaslan, Konsolidasi aksi yang dilakukan berakar dari keresahan para pelaksana program di tingkat bawah. Menurutnya, sistem tata kelola yang dikeluarkan BGN saat ini belum memenuhi kajian khusus, sehingga implementasinya justru menimbulkan benturan.
HMD GEMAS DIY, ujar Iyan, juga mendorong BGN untuk segera melakukan diskusi dua arah bersama tim ahli agar gejolak sosial-ekonomi di berbagai provinsi dapat diredam. BGN diminta tidak menutup mata terhadap aspirasi riil dari lapisan bawah.
"Intinya adalah, bila orang-orang itu bekerja dan urusan perutnya sudah terpenuhi, mereka tidak akan turun ke jalan dan tidak akan ada aksi seperti ini. Harapannya ke depan, BGN bisa mendengarkan aspirasi dari bawah dan membuka ruang publik untuk berkomunikasi dengan para ahli, para pelaku UMKM, serta pelaku usaha yang telah membangun dapur MBG demi menyukseskan program ini," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....