Bupati Bantul Jadi Salah Satu Responden Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Bantul – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul mulai menggiatkan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Sebagai wujud kontribusi nyata dalam menyukseskan program tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjadi salah satu responden yang didata.

Proses pendataan ini dilakukan di Rumah Dinas Bupati Bantul tepatnya Padukuhan Nogosari, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul pada Rabu, 17 Juni 2026 sore. Dari pantauan RRI, Bupati tampak menjawab pertanyaan dari tim teknis sembari disaksikan langsung oleh Kepala BPS Bantul.

Kepada awak media, Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menyatakan, SE 2026 bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data yang terhimpun nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

“Pada Sensus Ekonomi 2026 ini selain usaha atau perusahaan, kami juga menyasar seluruh keluarga. Jadi semua rumah tangga yang ada di Kabupaten Bantul dan di seluruh Indonesia akan didatangi oleh petugas sensus,” ucapnya.

Secara rinci Agung menjelaskan, tahapan sensus untuk perusahaan dengan skala besar dan menengah, sudah dimulai sejak bulan Mei lalu secara daring. Sementara untuk usaha dengan skala lebih kecil dan rumah tangga, dilaksanakan mulai 15 Juni–31 Agustus 2026.

“Nanti akan ada petugas kami yang datang dari rumah ke rumah serta perusahaan yang ada. Kami berharap agar petugas kami dapat diterima dan semua warga Bantul dapat memberikan data yang sebenarnya,” ujarnya.

Agung menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi penuh kepada Bupati Bantul yang telah bersedia menjadi salah satu responden. Ia pun berharap agar hal ini menjadi panutan bagi warga Bumi Projotamansari lainnya.

“Kami tentunya sangat berterima kasih kepada Pak Bupati. Ini adalah contoh yang baik. Pak Bupati saja sudah mau disensus, tentunya harapan kami seluruh warga dapat memberikan data dan menerima kedatangan petugas sensus,” katanya.

Ditemui usai kegiatan, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kedatangan petugas BPS Bantul bertujuan untuk menanyakan beberapa hal seperti aset, pendapatan, jenis usaha, hingga riwayat dan potensi penyakit. Menurutnya, pertanyaan itu untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi.

“Karena nanti akan dicatat secara agregat kondisi ekonomi Indonesia, yang merupakan agregat dari kondisi ekonomi penduduknya. Sehingga nanti bisa diambil kebijakan yang lebih tepat oleh pemerintah,” ucapnya.

Halim menegaskan, kebijakan yang tepat sasaran mengacu pada basis data yang akurat. Dengan data tersebut, pemerintah pusat maupun daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis bukti.

“Di antaranya adalah bukti-bukti tentang kondisi ekonomi warga. Tanpa informasi ekonomi warga, pastilah perencanaan pembangunan itu bisa bias ke mana-mana. Jadi ini sangat penting. Tidak bisa perencanaan itu berdasarkan perkiraan apalagi perasaan,” ucapnya menambahkan.