Serapan Gabah Bulog DIY pada 2026 Tembus 91 Persen

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Perum Bulog Kanwil Yogyakarta berhasil menyerap gabah petani sebanyak 178.000 ton setara beras atau 91 persen dari target pengadaan pada tahun ini yang ditetapkan sebesar 196.000 ton setara beras. Jumlah ini turut mendukung capaian realisasi pengadaan secara nasional yang kini mencapai 3,01 juta ton setara beras dari yang ditargetkan yakni 4 juta ton.

Pemimpin Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi, menyebut capaian 91 persen dari target tahunan pada awal Juni ini menjadikan pihaknya optimistis akan tercapainya target pengadaan tahun 2026 dalam waktu dekat. Bahkan berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini juga merupakan hasil sinergi antara Bulog dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program penyerapan gabah dan beras petani. Mulai dari petani, kelompok tani dan gapoktan, TNI, Polri, penyuluh pertanian lapangan, pemerintah daerah, hingga mitra penggilingan.

“Keberhasilan penyerapan tahun ini juga didukung oleh meningkatnya produksi pertanian, perluasan areal panen, serta berbagai program pemerintah dalam mendukung sektor pertanian seperti mekanisasi pertanian, pompanisasi, dan optimalisasi lahan,” ucap Dedi.

Dedi menambahkan pihaknya terus melakukan penyerapan gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 perkilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP). Kebijakan tersebut memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga semangat produksi nasional.

“Bulog hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal. Kami ingin petani memperoleh kepastian harga dan kepastian pasar, sehingga mereka dapat terus berproduksi dan berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” katanya.

Secara nasional, keberhasilan serapan gabah dan beras petani telah memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton, menjadi level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional. Kondisi tersebut memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga antisipasi berbagai kondisi darurat dan gejolak pasar.