Megathrust Jawa Mengintai, Publik Diminta Perkuat Mitigasi

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Ancaman gempa megathrust di wilayah selatan Pulau Jawa perlu dipahami sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan untuk menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI periode 2017–2025, Dwikorita Karnawati, dalam seminar bertajuk “20 Tahun Gempa Yogya 2006 dan Antisipasi Gempa Bumi Megathrust Jawa” di Gedung Pusat UGM, Sabtu, 31 Mei 2026.

Dwikorita menjelaskan, keberadaan seismic gap atau zona kekosongan gempa besar di sejumlah titik rawan seperti Selat Sunda, Selatan Jawa, dan Mentawai menjadi perhatian penting karena energi gempa diperkirakan telah terakumulasi selama lebih dari dua abad. Menurutnya, data ilmiah tersebut dibutuhkan sebagai acuan dalam menyiapkan respons kebencanaan yang lebih terukur.

“Data keilmuan ini mutlak diperlukan sebagai acuan kesiapan struktural darurat,” kata Dwikorita.

Ia mengimbau masyarakat agar menyikapi isu ancaman geologi secara bijak dengan memperkuat literasi mitigasi, memahami jalur evakuasi, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu dibangun tanpa menunggu kepastian kapan bencana akan terjadi.

Meski hingga kini prediksi waktu gempa belum dapat dilakukan secara akurat, Dwikorita menilai penelitian tetap penting dilakukan guna menyusun berbagai kemungkinan skenario penanganan bencana.

“Lalu, kenapa ilmuwan repot-repot memikirkan hal yang sulit dicocokkan ini? Tujuannya adalah agar kita bisa menyusun mitigasi dan kesiapsiagaan. Hasil riset ini diperlukan untuk membangun skenario. Skenario adalah suatu asumsi seandainya itu terjadi. Karena tanpa skenario sama sekali, tidak ada dasar pegangan untuk melakukan mitigasi,” katanya.

Sementara itu, pakar gempa dari Teknik Geologi UGM, Gayatri Indah Marliyani, menekankan pentingnya pemahaman mengenai sesar aktif dan potensi megathrust sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana. Ia mengingatkan bahwa fokus utama bukan menebak waktu gempa, melainkan memperkuat kesiapan menghadapi dampaknya.

“Daripada fokus untuk menebak-nebak kapan gempa akan terjadi, yang lebih utama adalah bagaimana memitigasi risiko dari bencana tersebut,” ujarnya.

Gayatri juga mengingatkan bahwa fenomena megathrust bukan hal baru di Pulau Jawa. Dalam tiga dekade terakhir, peristiwa serupa pernah terjadi di Banyuwangi Selatan pada 1994 dan Pangandaran pada 2006 yang sama-sama memicu tsunami.

Menurutnya, kesiapsiagaan perlu diperkuat melalui pembangunan rumah tahan gempa, pengenalan jalur evakuasi, hingga akses terhadap informasi yang valid.

“Kita harus memperkuat rumah tahan gempa, membuat dan mengenali jalur evakuasi, serta mengikuti informasi yang valid agar tidak termakan hoaks yang menakut-nakuti,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI sekaligus Sekretaris Jenderal PP KAGAMA, Nezar Patria, menilai kesiapsiagaan terhadap ancaman megathrust perlu dibangun melalui kolaborasi lintas sektor dengan dukungan teknologi seperti digital twins dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk simulasi serta analisis seismik.

“Walaupun sampai sekarang belum ada ilmu yang bisa memprediksi dengan persis kapan momentum release energi gempa itu akan datang, berbeda dengan cuaca, hujan, atau angin yang bisa diprakirakan. Namun, dengan analitik prediktif, kita bisa memperkirakan potensi tumbukan megathrust,” katanya.

Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, turut menyoroti ketangguhan masyarakat Yogyakarta pasca gempa 2006 yang didukung kuatnya modal sosial dan nilai budaya seperti gotong royong serta nerimo ing pandum.

“Saya kira ini menjadi fenomena yang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Jogja memiliki kekayaan nilai sosial, budaya, dan spiritual,” ujarnya.

Gempa berkekuatan 6,4 SR yang mengguncang Yogyakarta pada 27 Mei 2006 tercatat menyebabkan sekitar 5.700 korban meninggal dunia, puluhan ribu korban luka, serta kerusakan ratusan ribu rumah dengan total kerugian mencapai Rp 29,1 triliun.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, menyebut pengalaman pemulihan pasca gempa menjadi modal penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman megathrust di masa mendatang.

“Selain itu, manajemen penanganan bencana pasca gempa yang terstruktur juga mempercepat proses pemulihan meskipun banyak penelitian mencatat masih ada sejumlah kelemahan di aspek manajemen tersebut,” katanya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Kabupaten Bantul kini telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi di kawasan pesisir selatan, mulai dari pembentukan Tsunami Ready Community berstandar UNESCO, penyediaan titik evakuasi, pemasangan Early Warning System (EWS), hingga edukasi kebencanaan berbasis keluarga.