RRI.CO.ID, Sleman – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan kesiapsiagaan bencana melalui pembentukan enam klaster penanganan bencana. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak sesuai bidangnya masing-masing.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan menjelaskan enam klaster tersebut meliputi klaster pencarian dan pertolongan yang dikoordinasikan Basarnas, klaster kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, klaster logistik oleh BNPB, klaster pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, klaster pemulihan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta klaster pengungsian yang dikoordinasikan Kementerian Sosial. Menurutnya, masing-masing klaster memiliki fungsi dan peralatan yang berbeda sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

“Jadi kalau ada suatu kejadian yang memerlukan dukungan kesehatan, tim kesehatan sudah menyiapkan rumah sakit lapangan. Kalau ada yang hilang, teman-teman Basarnas sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk untuk motong beton dan sebagainya sudah disiapkan,” kata Lilik saat menghadiri apel kesiapsiagaan bencana dan peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta di Candi Prambanan, Sabtu, 23 Mei 2026.

Lilik menambahkan penanganan bencana tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak ataupun satu bidang saja. Menurutnya, setiap unsur memiliki peran spesifik dalam mendukung penanganan bencana. Dia turut mendorong seluruh kabupaten, kota, hingga desa memiliki sistem kesiapsiagaan bencana yang baik. Menurutnya, ketangguhan bencana harus dibangun bersama oleh pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha.

“Kalau tidak ada bencana pun kita harus sering mengabarkan, hati-hati daerah ini dulu pernah terjadi gempa bumi, atau sebentar lagi ada El Nino yang berpotensi menyebabkan kekurangan air,” katanya.

Sementara, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pasca dua dekade gempa Yogyakarta, masyarakat diajak untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu dipersiapkan secara menyeluruh mulai dari sumber daya manusia, peralatan, hingga sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.

“Ini menunjukkan bahwa dari sisi kemampuan dan kualitas sudah terbagi jelas siapa melakukan apa dan bertanggung jawab terhadap apa,” ujar Ni Made.

Dia mengaku mengapresiasi sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kesiapsiagaan bencana. Mulai dari pemerintah, Basarnas, BPBD, BUMN, hingga sektor swasta. Menurutnya, peralatan penanggulangan bencana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai. Meski begitu, Made menilai pengaturan dan manajemen di lapangan tetap menjadi hal penting ketika terjadi bencana. Sebab, tingginya semangat gotong royong masyarakat Indonesia perlu diimbangi dengan sistem koordinasi yang baik agar penanganan berjalan efektif.

“Semua ingin membantu, sehingga tata laksana dan pengaturan di lapangan menjadi sangat penting. Peralatannya sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana manajemen di lapangan dijalankan dengan baik,” ucapnya.